Jadi Pembayar Pajak Terbesar, Bumi Resources Diganjar PenghargaanJadi Pembayar Pajak Terbesar, Bumi Resources Diganjar PenghargaanSelasa 19 Mar 2019 08:48Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui unit usaha PT Kaltim Prima Coal (KPC) menerima Anugerah Penghargaan Wajib Pajak 2019 dari 30 pembayar pajak terbesar yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh RA Sri Dharmayanti, Direktur BUMI dan Komisaris KPC diselengkapnya

 MK Tolak Uji Materi UU Pajak Bumi dan BangunanMK Tolak Uji Materi UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 9 Mei 2018 15:30Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh empat orang warga negara Indonesia.selengkapnya

 Pajak Bumi dan Bangunan Meroket, Warga KagetPajak Bumi dan Bangunan Meroket, Warga KagetSelasa 20 Mar 2018 10:31Ridha Anantidibaca 2119 kaliSemua Kategori

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Boyolali meroket mulai 2018 ini. Warga mengaku terkejut dan terbebani atas meroketnya PBB tersebut.selengkapnya

 Bekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanBekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanSenin 14 Okt 2019 13:59Ridha Anantidibaca 830 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menghapus denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2019. Tujuan penghapusan tersebut untuk mempercepat penerimaan pendapatan dari sektor tersebut.selengkapnya

 MK segera keluarkan putusan uji materi UU Pajak Bumi dan BangunanMK segera keluarkan putusan uji materi UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 9 Mei 2018 14:37Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan untuk pengujian Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan empat orang warga negara Indonesia.selengkapnya

 Diduga Gelapkan Pajak, Aktris X-Men `Lenyap Ditelan Bumi`Diduga Gelapkan Pajak, Aktris X-Men `Lenyap Ditelan Bumi`Kamis 13 Sep 2018 15:38Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Keberadaan aktris Fan Bingbing tidak diketahui rimbanya setelah terlibat kasus penggelapan pajak. Aktor yang berperan sebagai Blink dalam film X-Men: Days of Future Past (2014) ini tak terlihat selama satu bulan terakhir.selengkapnya

 Bank DKI Serap Rp3,68 Triliun dari Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanBank DKI Serap Rp3,68 Triliun dari Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanSenin 1 Okt 2018 09:33Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Bank DKI mencatat telah menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2/PBB) senilai Rp3,68 triliun hingga pertengahan September 2018.selengkapnya

 Tren penerimaan pajak bumi dan bangunan kian melambat, ini sebabnyaTren penerimaan pajak bumi dan bangunan kian melambat, ini sebabnyaRabu 9 Okt 2019 13:13Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) semakin melambat. Baik penerimaan PBB di pemerintah pusat yang meliputi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P3) maupun PBB di daerah yaitu perdesaan dan perkotaan (P2) tidak optimal.selengkapnya

 Sambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSenin 4 Feb 2019 11:30Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada Kamis 28 Februari 2019.selengkapnya

 Telat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanTelat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 14 Feb 2018 14:04Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Gara-gara telat membayar uang kuliah, seorang mahasiswa bernama Ezra Prayoga Maanihuruk menggugat Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanJumat 9 Ags 2019 10:28Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

 Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakRabu 22 Nov 2017 10:17Ridha Anantidibaca 1754 kaliSemua Kategori

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

 Ternyata Perusahaan Bakrie Jadi Penyetor Pajak Terbesar Loh!Ternyata Perusahaan Bakrie Jadi Penyetor Pajak Terbesar Loh!Selasa 19 Mar 2019 08:51Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

PT BUMI Resources Tbk. (BUMI) melalui unit usaha PT Kaltim Prima Coal (KPC) menerima Anugerah Penghargaan Wajib Pajak 2019 dari 30 Pembayar Pajak Terbesar yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar.selengkapnya

 Kaltim Prima Coal Terima Penghargaan dari MenkeuKaltim Prima Coal Terima Penghargaan dari MenkeuSelasa 20 Mar 2018 09:24Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

PT Bumi Resources Tbk, melalui unit usaha PT Kaltim Prima Coal (KPC), menerima Anugerah Penghargaan sebagai salah satu 31 Pembayar Pajak Terbesar dalam acara yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar pada Selasa (13 Maret 2018). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyanij Indrawati, dan diterima oleh Presidselengkapnya

 Bahas Isu Kepabeanan, Bea Cukai Aktif dalam Forum InternasionalBahas Isu Kepabeanan, Bea Cukai Aktif dalam Forum InternasionalSelasa 11 Des 2018 15:40Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Indonesia mengundang berbagai administrasi kepabeanan internasional untuk menghadiri pertemuan Sub-Regional Asia Pacific Seminar on Customs Human Resources yang dilangsukan pada 29-30 November 2018.selengkapnya

 Menteri Luhut Diingatkan Jangan Rugikan NegaraMenteri Luhut Diingatkan Jangan Rugikan NegaraSenin 12 Sep 2016 09:13Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengkritik Plt Menteri DESDM Luhut Binsar Pandjaitan yang salah kaprah. Mendorong investasi hulu migas jangan sampai mengorbankan penerimaan negara.selengkapnya

 Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaSelasa 12 Des 2017 14:31Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

 Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanKamis 19 Mei 2016 18:26Administratordibaca 7981 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :