Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan I melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (ZI WBK).selengkapnya
Sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan bangsa atas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Bea Cukai Ternate mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM), Kamis (12/9/2019).selengkapnya
Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) juga sangat tinggi.selengkapnya
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Bea Cukai Atambua melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBK/WBBM), pada Kamis (3/10/2019).selengkapnya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan tax gethering. Acara ini digelar dalam rangka sosialisasi, edukasi dan penghargaan kepada wajib pajak (WP).selengkapnya
Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widardi mengindikasi pengelolaan anggaran negara yang menyimpang di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi diklaim mampu berperan dalam mengamankan target penerimaan pajak.selengkapnya
Bea Cukai Sibolga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Kamis (24/10). Pada kesempatan itu, Bea Cukai Sibolga juga memusnahkan barang milik negara (BMN) hasil penindakan periode 2018-2019.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan, instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif. Asalkan, ada basis data yang kuat.selengkapnya
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa rasio perpajakan (tax ratio) pada masa orde baru tidak pernah lebih tinggi dari era reformasi. Tax ratio tertinggi tercatat terjadi pada 2005 yakni mencapai 10,76 persen.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya
Kalangan anggota DPR RI diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi sedini mungkin, begitu pula dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bila kalangan anggota dewan melakukan hal tersebut maka ke depannya juga bisa menginspirasi kalangan masyarakat untuk melakukan hal serupa.selengkapnya
Meski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengaku hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat Menteri Keuangan tahun ini.selengkapnya
Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya