Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 490 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatPenerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatRabu 31 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 920 kaliSemua Kategori

Pengamat menilai pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).selengkapnya

 Langkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatLangkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatJumat 21 Jun 2019 13:49Ridha Anantidibaca 196 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memangkas perpajakan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi asing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi investasi asing sepanjang tahun 2018 anjlok 8,8 persen dibanding 2017, yakni Rp 328 triliun dari sebelumnya 430,5 triliun.selengkapnya

 Momentum Tax Amnesty Dinilai Tepat Dengan Kondisi NegaraMomentum Tax Amnesty Dinilai Tepat Dengan Kondisi NegaraSabtu 20 Ags 2016 14:47Administratordibaca 871 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menilai momentum program pengampunan pajak kali ini dinilai tepat dengan kondisi Tanah Air. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan beberapa aspek industri keuangan nasional tengah membaik pada saat ini.selengkapnya

 Investasi Dana Repatriasi Dinilai Tepat ke Logam MuliaInvestasi Dana Repatriasi Dinilai Tepat ke Logam MuliaKamis 10 Nov 2016 13:12Administratordibaca 677 kaliSemua Kategori

Investasi dana repatriasi program amnesti pajak lebih tepat diinvestasikan ke logam mulia, kata Wakil Presiden Pemasaran dan Operasional PT Antam, Muhidin.selengkapnya

 Kebijakan Simplikasi Cukai Rokok Dinilai Sudah TepatKebijakan Simplikasi Cukai Rokok Dinilai Sudah TepatSenin 10 Des 2018 14:40Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Ekonom World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander berharap pemerintah tetap menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pada 2019.selengkapnya

 Penerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak TepatPenerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak TepatSelasa 10 Jul 2018 11:49Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan dan pajak bagi warisan dinilai tidak tepat. Sebab, rencana itu dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.selengkapnya

 Rencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRabu 11 Jul 2018 09:49Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memasukkan komponen laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak penghasilan dinilai tidak tepat oleh pelaku usaha.selengkapnya

 Rencana Pangkas Tarif Pajak Dinilai Belum TepatRencana Pangkas Tarif Pajak Dinilai Belum TepatRabu 6 Des 2017 10:15Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Kendati memandang perlunya strategi untuk mendorong pertumbuhan industri padat karya, tetapi usulan untuk memangkas tarif pajak dinilai belum tepat untuk dilakukan pada 2018 mendatang.selengkapnya

 Rokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatRokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatKamis 26 Jul 2018 10:36Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan payung hukum bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).selengkapnya

 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatDasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatRabu 18 Mar 2020 14:45Ridha Anantidibaca 1031 kaliSemua Kategori

Perubahan sistem pemungutan PPN dari yang berlaku normal menjadi menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain untuk sektor ritel memang dibutuhkan, meski memang memiliki konsekuensi.selengkapnya

 Imbauan Ditjen Pajak agar wajib pajak lapor SPT tepat waktu dinilai positifImbauan Ditjen Pajak agar wajib pajak lapor SPT tepat waktu dinilai positifRabu 6 Mar 2019 11:10Ridha Anantidibaca 233 kaliSemua Kategori

Tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengingatkan wajib pajak segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dinilai positif. Namun, tindakan ini perlu dilanjutkan dengan memberi pengertian kenapa wajib pajak harus lapor tepat waktu, dan bila high risk bisa diperiksa.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Jangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuJangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuSenin 22 Jan 2018 10:28Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya

 Tepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TTepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TAhad 21 Ags 2016 14:13Administratordibaca 584 kaliSemua Kategori

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty telah mencapai Rp 1,2 triliun hingga Jumat, 19 Agustus 2016, atau tepat sebulan sejak diberlakukan.selengkapnya

 Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatSenin 27 Jun 2016 13:48Administratordibaca 2010 kaliSemua Kategori

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

 Sri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSelasa 16 Jun 2020 12:05Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah corona (Covid-19). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah Covid-19 yang dinamis. Hal ini dilakukan agar tidak memuncukan gelombang kedua wabah corona.selengkapnya

 Gubernur Kaltim Ajak Pengusaha Tepat Laporkan SPTGubernur Kaltim Ajak Pengusaha Tepat Laporkan SPTSelasa 27 Mar 2018 14:54Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek meminta agar pengusaha yang memiliki usaha dan operasional di Kaltim untuk membayarkan pajaknya di Kaltim.selengkapnya

 Saat yang tepat pemerintah atur tarif PPNSaat yang tepat pemerintah atur tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :