Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahSenin 27 Jun 2016 14:18Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

 Mazda Gembira Kalau Pajak Sedan Jadi TurunMazda Gembira Kalau Pajak Sedan Jadi TurunKamis 15 Mar 2018 11:26Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Produsen otomotif banyak yang menyambut positif, soal rencana pemerintah mau menurunkan pajak sedan. Faktor utama, bisa menjadikan pasar lebih besar dari sekarang karena harga semakin kompetitif.selengkapnya

 Kenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguKenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguJumat 6 Jan 2017 12:26Ajeng Widyadibaca 611 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara dua hingga tiga kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada 6 Januari 2017.selengkapnya

 Performa WP Tajir Ditunggu Sampai Akhir AprilPerforma WP Tajir Ditunggu Sampai Akhir AprilSelasa 3 Apr 2018 11:22Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini kinerja wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) non karyawan bakal naik dibandingkan dengan tahun lalu. Apalagi, rasio kepatuhan WP non karyawan pada tahun ini tercatat mencapai 40,5% jika dibandingkan dengan Maret 2017.selengkapnya

 Anies Baswedan: Pemutihan sanksi pajak itu ditunggu-tungguAnies Baswedan: Pemutihan sanksi pajak itu ditunggu-tungguSenin 2 Jul 2018 09:49Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemutihan pajak yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada masyarakatnya dalam rangka HUT Jakarta ke-491 tahun ternyata sangat ditunggu-tunggu. Hal ini disampaikan oleh Gubermur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/6).selengkapnya

 Syarat Diperingan, Insentif Pajak yang Baru Ditunggu PengusahaSyarat Diperingan, Insentif Pajak yang Baru Ditunggu PengusahaRabu 14 Mar 2018 11:21Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha ikut menanti penetapan empat kebijakan baru yang fokus pada insentif pajak dari pemerintah. Empat kebijakan tersebut ditargetkan bisa rampung pada akhir Maret dan mulai berlaku April 2018 mendatang.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Insentif Pajak bagi Produsen Kendaraan ListrikPemerintah Siapkan Insentif Pajak bagi Produsen Kendaraan ListrikSelasa 22 Jan 2019 10:03Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik sudah ditunggu pelaku usaha.selengkapnya

 Revisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaRevisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaJumat 30 Ags 2019 11:33Ridha Anantidibaca 206 kaliSemua Kategori

Setelah lama ditunggu-tunggu, aturan mengenai pelonggaran Value Added Tax refund atau pengembalian PPN bagi turis akhirnya diterbitkan.selengkapnya

 Pemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkPemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkJumat 9 Sep 2016 21:36Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Katalis Positif Pasar ModalTax Amnesty Jadi Katalis Positif Pasar ModalJumat 15 Jul 2016 14:55Administratordibaca 877 kaliSemua Kategori

Walaupun keraguan atas tertekannya belanja pemerintah sempat mengemuka, disetujuinya skema pengampunan pajak alias tax amnesty yang telah lama ditunggu menjadi katalis positif.selengkapnya

 Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Senin 9 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati mobil listrik murah tampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan regulasi pemangkasan pajak yang ditunggu sampai hari ini belum jelas nasibnya.selengkapnya

 Sejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSenin 14 Jan 2019 09:22Ridha Anantidibaca 209 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengungkapkan terbitnya PMK No.210/PMK.010/2018 patut diapresiasi karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 Tax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanTax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanAhad 24 Jul 2016 10:42Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Kepastian hukum kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditunggu oleh para pelaku usaha, khususnya pengusaha dan investor. Mereka mengaku masih khawatir mengenai kepastian iklim investasi tanah air untuk melakukan repatriasi.selengkapnya

 Pedagang Kecil Girang Barang Impor Rp 45.000 Kena PajakPedagang Kecil Girang Barang Impor Rp 45.000 Kena PajakKamis 16 Jan 2020 11:42Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai pemerintah lambat dalam penerapan ketentuan impor terbaru terkait barang impor kiriman. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah lama ditunggu oleh pelaku UMKM dan baru bisa diimplementasikan pada 30 Januari 2020.selengkapnya

 E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberE-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberSelasa 15 Jan 2019 10:18Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 520 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 RUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajakRUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajakKamis 5 Sep 2019 11:25Ridha Anantidibaca 229 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan. Salah satu hal yang ditunggu publik adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang menurut rencana akan diturunkan dari 25% menjadi 20% pada tahun 2021.selengkapnya

 Pengusaha Menanti Kepastian Hukum Investasi dalam Tax AmnestyPengusaha Menanti Kepastian Hukum Investasi dalam Tax AmnestyAhad 24 Jul 2016 11:07Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, kepastian hukum investasi yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan hal yang sangat ditunggu oleh pengusaha dan investor. Pasalnya sejauh ini, mereka masih mengkhawatirkan tentang kepastian hukum investasi di Indonesia.selengkapnya

 Astra Tunggu Kebijakan Tax AmnestyAstra Tunggu Kebijakan Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 12:55Administratordibaca 883 kaliSemua Kategori

Lahirnya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata bukan hanya ditunggu-tunggu oleh pemerintah tapi juga dunia usaha, salah satunya PT Astra International Tbk (ASII). Investor Relation Astra International Ira Ardianti mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik tax amnesty tersebut. Pasalnya dengan masuknya dana repatriasi maka akan memberikan pengaruh dalam menggerakan rodaselengkapnya

 Tax Amnesty Dinanti PasarTax Amnesty Dinanti PasarSenin 13 Jun 2016 12:55Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

Pengesahan Undang-Undang pengampuan pajak atau tax amnesty oleh DPR diproyeksikan bakal mendorong Indeks harga saham gabungan melaju ke level 5.000 pada perdagangan pekan ini. Alfred Nainggolan, analis PT Koneksi Kapital, menilai tarik ulur pengesahan UU Tax Amnesty dengan proyeksi dana raksasa sangat ditunggu oleh pelaku pasar. Bila DPR tak kunjung mengesahkan UU Tax Amnesty, IHSG diproyeksikanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :