Sidang perdana uji materi Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditunda. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon untuk memperbaiki gugatan terkait penjelasan legal standing atau kedudukan hukum pemohon.selengkapnya

Pemerintah belum bersikap terhadap rencana gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang akan dilayangkan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa beleid itu bertujuan untuk kepentingan negara.selengkapnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan seputar kepastian uji materi atau judicial review Undang-undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan dilakukan lembaganya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya pandangan tentang Judicial Review masih sebatas pendapat personal dan belum menjadi sikap organisasinya.selengkapnya

Baru saja disahkan DPR, Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan peninjauan kembali atau judicial review.selengkapnya

Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, proses hukum tersebut akan berlangsung lamselengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pengaturan sebagian pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa atau konsultan wajib pajak lewat peraturan menteri keuangan bertentangan dengan UUD 1945.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah berjalan hampir tiga bulan. Eksekusi kebijakan besar ini mendapat perlawanan atau gugatan dari beberapa pihak dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi(MK), diantaranya dari serikat buruh dan Muhammadiyah.selengkapnya

Pihak Mahkamah Konstitusi menyatakan saat ini masih belum ada pergerakan mengenai gugatan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap gugatan untuk segera dicabutnya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) akan bisa dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah menggugat Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada beberapa waktu lalu.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memenangkan judical review atas digugatnya Undang-undang amnesti pajak atau tax amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Argumentasi keadilan, terutama yang mendasari pengajuan gugatan uji materi beberapa kelompok ke Mahkamah Konstitusi, dinilai tidak relevan terhadap kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha rokok Nur Rohmad warga Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Jepara, mengajukan gugatan praperadilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Sebab merasa alat bukti dalam penetapan tersangka kasus rokok ilegal tidak terpenuhi.selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini melakukan sidang lanjutannya untuk gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Uji materi akan dilakukan pada perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XIV/2016, dan 63/PUU-XlV/2016.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan sosialisasi tentang amnesti pajak, Rabu (14/9). Namun, dalam pertemuan itu, Muhammadiyah mengaku tak menyinggung rencananya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir adanya permohonan pengujian kembali Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) atau amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa para buruh akan mendaftarkan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, 22 Juli 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahaa bersamaan dengan didaftarkannya uji materi tersebut, ratusan buruh juga akan melakukan aksi menolak Tax Amnesty di depan Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Muharam mendorong masyarakat melakukan uji materi atas Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review ini terutama ditujukan atas pasal 20 karena dianggap melindungi sebuah tindak pidana.selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (14/3) siang ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya