Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan para pelaku perbankan (bankers) melaporkan dampak buruk dari kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) yang akan mengintip data kartu kredit. Salah satunya, jumlah penutupan kartu kredit meningkat. Muliaman mengatakan, selain itu ada penurunan volume pemakaian dan plafon kartu kredit. Sehingga, kebijakan tersebutselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman D Hadad, dan Ketua Pusat PPTK guna membahas amnesti pajak.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan likuiditas bank mulai membaik karena imbas aliran dana dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengimbau masyarakat tidak hanya melakukan deklarasi hartanya. Dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) ini, mereka yang miliki kekayaan di luar negeri diharapkan mau membawanya ke Indonesia atau repatriasi.selengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad seolah tak mau ambil pusing terkait gugatan terhadap Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak). Dia mengatakan, OJK tengah melakukan sosialisasi kepada industri jasa keuangan untuk menampung dana repatriasi.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mempertimbangkan untuk menambah dan mempermudah lembaga keuangan penampung dana repatriasi atau gateway. Langkah ini untuk memberikan variasi bagi peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dalam menemukan investasi yang paling ideal.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan menilai momentum program pengampunan pajak kali ini dinilai tepat dengan kondisi Tanah Air. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan beberapa aspek industri keuangan nasional tengah membaik pada saat ini.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan telah merampungkan berbagai aturan turunan dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, aturan turunan ini dapat mempermudah wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan calon investor menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menerapkan pengampunan pajak atau amnesti pajak. "Investor menyambut baik dan confident," katanya, pada paparannya terkait sosialisasi amnesti pajak, dalam seminar "Indonesia Business Outlook" di Hong Kong, Senin.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

Beberapa bank mengaku rugi lantaran adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaski setiap bulan. Pasalnya, akibat aturan tersebut banyak nasabah yang menutup akun kartu kreditnya. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait penurunanselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan latar belajar dibalik tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satunya yaitu belajar dari pengalaman Malaysia menarik aset para pengusahanya kembali ke dalam negeri. Bambang mengungkapkan, pada 1998 sebagian besar negara di Asia terkena dampak dari krisis ekonomi. Dampak paling besar menimpa Indonesia,selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penyaluran kredit properti tumbuh pesat tahun ini, karena ditopang oleh penerapan kebijakan amnesti pajak dan relaksasi peraturan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan. "Tidak hanya kredit properti, segmen kredit lain juga akanselengkapnya

Kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana-dana hasil repatriasi (pemulangan) dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus menjadi perhatian pemerintah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana yang cukup besar ke pembiayaan pembangunan menjadi satu kesatuan dengan kebijakan tax amnesselengkapnya

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.selengkapnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya