Indonesia Kekurangan Hakim Agung PajakIndonesia Kekurangan Hakim Agung PajakJumat 29 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Indonesia kekurangan hakim pajak di tingkat Peninjauan Kembali (PK) karena hanya memiliki satu orang hakim agung pajak. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) menambah jumlah hakim pajak.selengkapnya

 Jaksa Agung: Manuver Singapura Tidak Berdampak HukumJaksa Agung: Manuver Singapura Tidak Berdampak HukumAhad 18 Sep 2016 11:18Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan upaya perbankan swasta Singapura melaporkan peserta amnesti pajak ke kepolisian Singapura tidak berdampak hukum terhadap peserta amnesti pajak.selengkapnya

 Bayar pajak US$ 240,3 juta, Kideco Jaya Agung diganjar penghargaanBayar pajak US$ 240,3 juta, Kideco Jaya Agung diganjar penghargaanKamis 14 Mar 2019 10:22Ridha Anantidibaca 1357 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak memberikan apresiasi dan penghargaan wajib pajak kepada PT Kideco Jaya Agung, salah satu anak Usaha PT Indika Energy Tbk (INDY).selengkapnya

 DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruSelasa 6 Des 2016 14:06Ajeng Widyadibaca 746 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

 MA minta dispensasi syarat hakim pajakMA minta dispensasi syarat hakim pajakKamis 28 Feb 2019 11:05Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan dispensasi terhadap syarat rekrutmen hakim agung khusus pajak.selengkapnya

 Ketua KY Ungkapkan Hakim Pajak LangkaKetua KY Ungkapkan Hakim Pajak LangkaRabu 7 Mar 2018 10:05Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan kesulitan mencari hakim pajak dalam proses seleksi hakim agung. Mereka terbentur oleh undang-undang (UU) yang mengatur soal kekuasaan kehakiman.selengkapnya

 Inilah tunjangan hakim pengadilan pajakInilah tunjangan hakim pengadilan pajakJumat 23 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1044 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.selengkapnya

 Buruh Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan UU Tax AmnestyBuruh Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan UU Tax AmnestyRabu 3 Ags 2016 10:40Administratordibaca 760 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap gugatan untuk segera dicabutnya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) akan bisa dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah menggugat Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Sidang Lanjutan Judicial Reviews Tax Amnesty Tunggu Keputusan HakimSidang Lanjutan Judicial Reviews Tax Amnesty Tunggu Keputusan HakimSelasa 30 Ags 2016 12:58Administratordibaca 1118 kaliSemua Kategori

Sidang lanjutan gugatan Undang Undang Tax Amnesty atau Amnesti Pajak belum dijadwalkan. Saat ini hasil sidang perbaikan yang digelar pada 24 Agustus lalu tengah di bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).selengkapnya

 UJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing PemohonUJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing PemohonKamis 15 Sep 2016 10:50Administratordibaca 725 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dalam sidang tersebut hakim konstitusi mempermasalahkan legal standing salah satu pemohon yakni Partai Buruh.selengkapnya

 Uji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanUji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanSelasa 1 Nov 2016 11:48Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku optimis hakim menolak uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya

 Kemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakKemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakJumat 26 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung (MA) saling silang pendapat mengenai kewenangan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak.selengkapnya

 Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimPengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimRabu 30 Sep 2020 13:36Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari tiga hakim pengadilan pajak soal kewenangan Menteri Keuangan terkait pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.selengkapnya

 MK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuMK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuRabu 30 Sep 2020 13:50Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti karena pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu.selengkapnya

 Kasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKamis 27 Okt 2016 07:49Administratordibaca 1415 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.selengkapnya

 Penunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraPenunggak Pajak Rp4,2 Miliar Divonis Satu Tahun PenjaraSenin 25 Apr 2016 20:19Administratordibaca 1818 kaliSemua Kategori

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memvonis satu tahun penjara dan denda Rp377 juta kepada pengusaha aksesoris dan peralatan komputer Yulianto (36) yang menunggak pajak sebesar Rp4,2 miliar tahun 2010-2011. Pembacaan vonis sidang kasus penunggak pajak tahun 2010 sebesar Rp4,2 milir dipimpin Majelis Hakim PN Pontianak Bonny Sanggah, di Pontianak, Senin sore.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Kejagung Pastikan Singapura Tak MenggangguAMNESTI PAJAK: Kejagung Pastikan Singapura Tak MenggangguSabtu 8 Okt 2016 08:37Administratordibaca 437 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta klarifikasi Singapura terkait kabar upaya penggagalan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Upaya klarifikasi itu dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Kejagung dengan Jaksa Agung Singapura V.K Rajah.selengkapnya

 Eks Pejabat Kantor Pajak Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Restitusi PajakEks Pejabat Kantor Pajak Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Restitusi PajakKamis 2 Jul 2020 10:51Ridha Anantidibaca 249 kaliSemua Kategori

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan kepala‎ Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta, Yul Dirga, dengan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara.selengkapnya

 Kementerian Keuangan Perbaiki Peforma Pengadilan PajakKementerian Keuangan Perbaiki Peforma Pengadilan PajakSelasa 19 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menambah jumlah hakim dan memperbaiki administrasi sengketa di Pengadilan Pajak untuk mendorong efektivitas penanganan sengketa pajak.selengkapnya

 Sengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakSengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakRabu 31 Okt 2018 14:23Ridha Anantidibaca 1282 kaliSemua Kategori

Sengketa banding Pajak Air Permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :