Perlahan namun pasti deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat terutama pada periode kedua.selengkapnya

Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan skema baru untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor. Nantinya tarif pajak dikenakan sesuai emisi mobil tersebut.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun skema baru bagi pajak kendaraan bermotor. Ini seiring dengan upaya tercapainya program kendaraan ramah lingkungan.selengkapnya

Pemerintah memiliki skema baru terkait aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat. Dalam skema yang tertuang dalam UU Nomor 73 Tahun 2019 sebelumnya ditentukan berdasarkan dimensi, kapasitas mesin, berubah menjadi konsumsi BBM dan tingkat emisi yang dihasilkan.selengkapnya

Program kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri bakal ada payung hukumnya, termasuk soal skema pajak yang akan mengalami perombakan.selengkapnya

Saat ini sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia masih dihitung berdasarkan kapasitas mesin. Ke depan, dalam rangka menyambut kendaraan ramah lingkungan, sistem perpajakan akan diubah menjadi berbasis emisi karbon CO2.selengkapnya

Diskusi mengenai perlakuan perpajakan internasional yang dibahas di G20 beberapa hari lalu menyasar kepada upaya menciptakan pemajakan yang lebih adil dari perusahaan raksasa digital yang sering disebut GAFA alias Google, Amazon, Facebook dan Apple. Bila hal ini direalisasikan, maka sangat menguntungkan Indonesia.selengkapnya

Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama internasional dengan Australia, Bea Cukai implementasikan perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada hari Rabu (8/7).selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan negosiasi kembali perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara. Tujuan utamanya, mengamankan kepentingan Indonesia, terutama dari sisi hak pemajakan di tengah arus digitalisasi.selengkapnya

Ditandatanganinya perjanjian dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) akan berdampak pada penerimaan bea masuk Indonesia. Sebab dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan menghapus bea masuk sebesar 94% dari Australia. Sebagai imbalannya, Australia juga akan membebaskan bea masuk 6.474 komoditas dari Indonesia.selengkapnya

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.selengkapnya

Pemerintah tengah memperluas cakupan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dua negara yang masih dalam tahap finalisasi adalah Myanmar dan Kamboja.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

Produsen mobil Inggris memperingatkan bahwa pemerintah selanjutnya harus menyusun perjanjian dagang yang solid untuk meningkatkan daya saing dan menjaga lapangan pekerjaan mereka setelah terpisah dari Uni Eropa.selengkapnya

Pemerintah Indonesia diminta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam rangka kerja sama penghindaran pajak berganda alias avoidance of double taxation dengan Pemerintah Singapura.selengkapnya

Identitas warga seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Pengenal Elektronik (E-KTP) nantinya dapat digunakan dalam layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pemerintah melalui bea cukai telah mengeluarkan aturan baru untuk melindungi para pengusaha dalam negeri khususnya yang bergerak di bidang produksi ubin keramik. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya beredar ubin keramik impor yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.selengkapnya

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor dan bea masuk untuk membatasi jumlah impor, khususnya barang konsumsi. Rencananya, pemerintah segera menerbitkan aturan khusus begitu kajian selesai dibahas.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya