Peluang dan Tantangan Meningkatkan Penerimaan PajakPeluang dan Tantangan Meningkatkan Penerimaan PajakJumat 16 Mar 2018 09:16Ridha Anantidibaca 1888 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis dapat menaikkan penerimaan pajak tambahan sebesar 1,5% dari reformasi administrasi, dan 3,5% dari remormasi kebijakan dalam 5 tahun kedepan.selengkapnya

 Kantor Pajak go digital untuk meningkatkan integritasKantor Pajak go digital untuk meningkatkan integritasRabu 14 Ags 2019 15:54Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Konsep pelayanan kantor pajak akan dirancang lebih digital dari yang sebelumnya bersifat offline. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 DJP : upaya ekstra untuk meningkatkan kepatuhan Wajib PajakDJP : upaya ekstra untuk meningkatkan kepatuhan Wajib PajakSenin 8 Jan 2018 12:13Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan upaya ekstra yang dilakukan oleh otoritas pajak bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.selengkapnya

 Indef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakIndef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakSenin 26 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

 Bank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaBank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaSabtu 4 Jun 2016 10:52Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keteranganselengkapnya

 Fokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahFokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahSelasa 24 Sep 2019 09:47Ridha Anantidibaca 200 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, menuturkan saat ini pajak progresif atas tanah belum ada dalam ketentuan perpajakan.selengkapnya

 Ini saran ke Ditjen Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajakIni saran ke Ditjen Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajakJumat 19 Jul 2019 11:43Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih kendor. Karena itu, pemerintah perlu berbenah diri dan memanfaatkan potensi penerimaan pajak yang sudah ada.selengkapnya

 DPR Ingin Kinerja Perpajakan DioptimalkanDPR Ingin Kinerja Perpajakan DioptimalkanSelasa 24 Jul 2018 14:07Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia, memberikan dukungan kepada berbagai lembaga negara terkait, terutama Kementerian Keuangan agar dapat mengoptimalkan kinerja perpajakan yang esensial dalam membangun bangsa.selengkapnya

 Jika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaJika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaSelasa 21 Jun 2016 16:00Administratordibaca 1075 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dari kebijakan tersebut. Namun, kebijakan tax amnesty belum tentu berhasil, sehingga diperlukan syarat-syarat jika ingin kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.selengkapnya

 Pemerintah Ingin Bangun Kawasan Tax HavenPemerintah Ingin Bangun Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 07:34Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan membangun kawasan yang memberikan pajak sangat rendah bahkan hingga 0 persen. Arena ini dibangun guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menyimpan uangnya di Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBPemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBSelasa 22 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok rasio perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR sebesar 11,4%-11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio tersebut, pendapatan negara tahun depan diperkirakan mencapai 12,7%-13,5% dari PDB.selengkapnya

 Kemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifKemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifJumat 29 Des 2017 09:22Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarankan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 TA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakTA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakSelasa 14 Feb 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 426 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari program ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan sebesar Rp 111 triliun.selengkapnya

 Menkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenMenkeu Ingin Buat Kawasan Tax HavenRabu 22 Jun 2016 14:30Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai tax havens atau surga pajak, bagi para pembisinis Indonesia agar tidak menyimpan dananya di luar negeri. "Selama ini kalau dia (pengusaha) berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven atau Special Purpose Vechile (SPV)selengkapnya

 Pemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersPemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersKamis 21 Apr 2016 17:49Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Pendalaman data nama-nama orang Indonesia dalam dokumen Panama atau Panama Papers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berlanjut. Kabarnya, pemerintah malah mau membentuk tim yang bertugas untuk mendalami data tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengakui adanya pembahasan kerja samaselengkapnya

 DPR Ingin Dana CSR Jadi Pengurang PajakDPR Ingin Dana CSR Jadi Pengurang PajakSenin 19 Sep 2016 19:37Administratordibaca 1307 kaliSemua Kategori

DPR terus melanjutkan penyusunan Rancangan Undang- undang Tanggung Jawab Sosial (RUU CSR). Ledia Hanifa, Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengatakan, dalam pembahasan terakhir muncul berbagai wacana.selengkapnya

 Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceRabu 17 Jan 2018 14:16Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Ingin Raih Pengampunan Pajak? Ini TarifnyaIngin Raih Pengampunan Pajak? Ini TarifnyaSelasa 28 Jun 2016 11:11Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty sebentar lagi resmi menjadi Undang-undang (UU). Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati draft RUU Tax Amnesty untuk kemudian disahkan di paripurna yang digelar besok.selengkapnya

 Ekstensifikasi, DPR dan pemerintah ingin percepat cukai plastikEkstensifikasi, DPR dan pemerintah ingin percepat cukai plastikSelasa 20 Feb 2018 10:37Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah intensif membahas cukai untuk plastik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga ingin mempercepat pembahasannya di parlemen.selengkapnya

 Indonesia ingin kutip bea masuk intangible goodsIndonesia ingin kutip bea masuk intangible goodsSenin 11 Des 2017 09:27Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :