Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data para pengemplang pajak yang ikut dalam tax amnesty. Dengan demikian, maka aset dari Wajib Pajak tersebut tidak akan dibocorkan. "Data di tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum secara pidana. Artinya jika mau periksa, tidak bisa minta data dari DJP," kata dia di kediamannya, Jakarta (12/5/2016) semalam.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh Presiden Republik Indonesia, Jumat (1/7/2016).selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak lantas bukan berarti ampunan bagi koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang.selengkapnya

Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, pengampunan pajak bukanlah untuk mengampuni para koruptor. Pengampunan pajak lebih ditujukan kepada para wajib pajak yang selama ini tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, serta tidak menghilangkan hukuman pidana korupsi.selengkapnya

Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak itu tidak serta-merta mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya. Sehingga kalau mereka ini tersangkut kasus tersebut, maka tetap diproses pengadilan. Yakni tidak ada pengampunanselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan pencanangan program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal itu sejalan dengan diberlakukan UU Tax Amnesty yang telah disahkan di rapat Paripurna DPR ke 32.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan sejumlah pihak, bahwa pemberlakuan Undang-undang Tax Amnesty, atau pengampunan pajak, justru menguntungkan koruptor dan pelaku pencucian uang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty atau pengampunan pajak bukan merupakan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini secara resmi mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlaku secara nasional dan terbuka bagi seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan program ini bukanlah sebuah upaya pemerintah memberi pengampunan kepada koruptor.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan juga pungli.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengejar aset para koruptor dan pengemplang pajak yang disimpan atau disembunyikan di luar negeri lewat Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik.selengkapnya

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.selengkapnya

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

“Kalau uang dalam bentuk deposito dan menjadi deklarasi dalam negeri, uangnya sudah ada di sistem perbankan cuma DJP saja yang tidak tahu.”selengkapnya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan 336.000 perusahaan belum mendaftar ke badan jika mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak. E. Ilyas Lubis, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), menyatakan pihaknya tengah merancang kerja sama dengan otoritas pajak agar sistem dapat terkoneksi secaraselengkapnya

Kemenkeu mewajibkan sejumlah bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbesar basis data pajak, yaitu data transaksi kartu kredit. Namun hingga akhir penyerahan data kartu kredit bulan Mei kemarin, baru 2 bank saja yang melaporkan, dari 23 bank yang dimintai datanya.selengkapnya

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai harus dirancang dengan matang. Pasalnya, perlu perluasan akses-akses untuk mencari data-data baru yang lebih baik. “(Perlu) perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NPWP (nomor pokok wajib pajak), perbaikan koordinasi dan integrasi sistem administrasi, serta konsistensi penegakan hukum adalah ranah yang mestiselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya