Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang ditargetkan sebesar 5,3% kini sulit dipenuhi. Bank Indonesia (BI) bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2020 akan berada di bawah 2,3%.selengkapnya
Bea Cukai Jateng DIY kembali memberikan perizinan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT. Agility International (PT. AI) pada Senin (08/07/2019) di Kanwil Jateng dan DIY.selengkapnya
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengaku siap untuk mensukseskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang saat ini masih dalam pembahasan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sekretaris Umum IKPI, Kismantoro Petrus mengaku para konsultan pajak siap membimbing para Wajib Pajak (WP) yang ingin mendapatkan fasilitas pengampuan pajak tersebut dari pemerintahselengkapnya
Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana sebelumnya diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020 hingga 31 Desember 2021.selengkapnya
Perusahaan produsen sarung tangan dan perlengkapan pakaian musim dingin, PT Marvel Sports Indonesia (MSI) mendapatkan fasilitas fiskal berupa kawasan berikat dari Kantor Bea Cukai Jateng-DIY.selengkapnya
Jelang akhir periode kedua implementasi kebijakan amnesti pajak, fasilitas kemudahan bagi usaha mikro, kecil, menengah – terutama terkait penyampaian surat pernyataan harta secara kolektif – tidak diminati.selengkapnya
Bea Cukai Jateng DIY terus berupaya agar investasi terutama yang berorientasi ekspor dapat tumbuh dengan baik. Sepanjang 2019, Bea Cukai telah memberikan fasilitas fiskal kepada 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Jateng dan DIY.selengkapnya
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 pada Februari lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industri pembuatan lead ingot, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengeluarkan nota dinas nomor ND-466/BC/2019 untuk menindaklajuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi penyalahgunaan insentif fiskal berupa pembebasan pengenaan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo terpaksa melakukan penambahan jadwal operasional dan loket, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan karena antrian para wajib pajak cukup padat, baik mereka yang ingin melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun tax amnesty.selengkapnya
Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menterinya; Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Ditjen Pajak untuk segera menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan UU Pengampunan Pajakselengkapnya
Pemerintah mengakui penerimaan perpajakan masih akan mengalami tekanan sangat berat dan belanja bakal dipangkas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, penerimaan negara dari sisi pajak akan kurang sekitar Rp 219 triliun. ''Penerimaan negara tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya,'' kata Sri seusai sidang kabinet paripurna membahas nota keuanganselengkapnya
Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk IKM (KITE IKM) berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN untuk impor bahan baku yang hasil produksinya diekspor. Hal ini juga merupakan langkah Bea Cukai untuk meningkatkan ekspor dan daya saing produk IKM.selengkapnya
Fasilitas fleksibilitas penyerahan lembar asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form E sudah banyak dimanfaatkan oleh importir.selengkapnya
Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya
Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya
Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya
Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, selama masa pandemi Covid-19, Kemenkeu melalui Bea Cukai telah memberikan berbagai insentif fiskal dan prosedural guna mengembalikan penurunan kinerja perekonomian akibat dampak virus corona, serta mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk.selengkapnya
Pemerintah akan menambah sektor-sektor jasa yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen alias dibebaskan dari pajak, dimana saat ini baru tiga sektor jasa yang dikenakan tarif nol persen.selengkapnya
Tax Amnesty yang diberlakukan pemerintah harus didukung semua kalangan karena kebijakan perpajakan itu bukanlah fasilitas untuk pengemplang pajak.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya