Ini Alasan OJK Sebut Momen Tepat untuk Repatriasi AsetIni Alasan OJK Sebut Momen Tepat untuk Repatriasi AsetAhad 21 Ags 2016 18:14Administratordibaca 582 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menggaungkan program amnesti pajak yang diinisiasi Kementerian Keuangan. Salah satu regulator keuangan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut mensosialisasi program tersebut kepada para wajib pajak, agar mereka dapat mendeklarasikan asetnya ataupun merepatriasi asetnya yang berada di luar negeri.selengkapnya

 Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPerpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekRabu 26 Sep 2018 09:29Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang baru diterbitkan dinilai tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.selengkapnya

 Pengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekSenin 24 Sep 2018 11:24Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek. "Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9).selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatDasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatRabu 18 Mar 2020 14:45Ridha Anantidibaca 1039 kaliSemua Kategori

Perubahan sistem pemungutan PPN dari yang berlaku normal menjadi menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain untuk sektor ritel memang dibutuhkan, meski memang memiliki konsekuensi.selengkapnya

 Tax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangTax Amnesty untuk Pengusaha Diminta Lebih PanjangSabtu 3 Sep 2016 13:16Administratordibaca 580 kaliSemua Kategori

Bos Lippo Group yang juga sebagai pengusaha nasional James Riady hari ini menyerahkan Surat Pernyataan Harta kepada KPP Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Menurutnya, ketertarikan untuk ikut ke dalam program pengampunan pajak telah ada sejak program ini berjalan pada awal Juli lalu.selengkapnya

 Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahTarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahSelasa 28 Jun 2016 10:46Administratordibaca 6517 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM: Cukai Lebih Cocok Untuk Kendalikan Emisi?Relaksasi PPnBM: Cukai Lebih Cocok Untuk Kendalikan Emisi?Rabu 13 Mar 2019 08:45Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai emisi dinilai lebih tepat untuk mengurangi emisi kendaraan sekaligus ramah lingkungan. Penerapan harmonisasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) lebih tepat untuk harga kendaraan barang mewah.selengkapnya

 Tiga Perusahaan Migas Sumbang Rp 20 Miliar Lebih untuk Palu dan LombokTiga Perusahaan Migas Sumbang Rp 20 Miliar Lebih untuk Palu dan LombokKamis 11 Okt 2018 13:48Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Tiga perusahaan minyak dan gas bumi (migas) ikut menyumbang dana untuk pemulihan Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah; dan Lombok di Nusa Tenggara Barat. Totalnya mencapai Rp 20 miliar.selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WPSanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WPJumat 9 Okt 2020 12:55Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%.selengkapnya

 Agar lebih mudah, pelaku usulkan skema wajib pungut PPN untuk pajak fintechAgar lebih mudah, pelaku usulkan skema wajib pungut PPN untuk pajak fintechSelasa 19 Feb 2019 13:31Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Para investor alias pemberi pinjaman lewat paltform fintech P2P lending bakal dimudahkan untuk mengurus pajak. Pasalnya skema pemotongan pajak sedang diupayakan untuk diubah.selengkapnya

 Bea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporBea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporRabu 10 Okt 2018 14:38Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui bea cukai telah mengeluarkan aturan baru untuk melindungi para pengusaha dalam negeri khususnya yang bergerak di bidang produksi ubin keramik. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya beredar ubin keramik impor yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.selengkapnya

 Menperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarMenperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarJumat 1 Jul 2016 03:48Administratordibaca 1038 kaliSemua Kategori

Insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong harus lebih besar untuk menarik minat investor. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Sorong masuk kategori wilayah terpencil di Indonesia Timur.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Jangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuJangan lupa, tahun ini lapor SPT tepat waktuSenin 22 Jan 2018 10:28Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 492 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya

 Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatSenin 27 Jun 2016 13:48Administratordibaca 2012 kaliSemua Kategori

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

 Tepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TTepat Sebulan, Dana Repatriasi dari Tax Amnesty Rp 1,2 TAhad 21 Ags 2016 14:13Administratordibaca 584 kaliSemua Kategori

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan dana repatriasi dari program tax amnesty telah mencapai Rp 1,2 triliun hingga Jumat, 19 Agustus 2016, atau tepat sebulan sejak diberlakukan.selengkapnya

 Gubernur Kaltim Ajak Pengusaha Tepat Laporkan SPTGubernur Kaltim Ajak Pengusaha Tepat Laporkan SPTSelasa 27 Mar 2018 14:54Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek meminta agar pengusaha yang memiliki usaha dan operasional di Kaltim untuk membayarkan pajaknya di Kaltim.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :