Dampak tax holiday, Ditjen Pajak: Setidaknya ada Rp 200 triliun investasi baru 2019Dampak tax holiday, Ditjen Pajak: Setidaknya ada Rp 200 triliun investasi baru 2019Kamis 25 Okt 2018 09:53Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Kebijakan tax holiday atau penghapusan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang diresmikan April lalu, telah berhasil menggaet 8 investasi baru. Dengan nilai investasi sebesar Rp 161 triliun.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan 3 Aturan Turunan Pengampunan PajakKemenkeu Terbitkan 3 Aturan Turunan Pengampunan PajakJumat 1 Jul 2016 03:19Administratordibaca 577 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan akan segera menerbitkan setidaknya tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak/tax amnesty yang disahkan kemarin.selengkapnya

 Prospek Penerimaan Pajak Suram Terimbas Tekanan EkonomiProspek Penerimaan Pajak Suram Terimbas Tekanan EkonomiKamis 26 Sep 2019 15:15Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Prospek penerimaan pajak makin suram, setidaknya itu tercermin dari realisasi penghimpunan sampai Agustus 2019 yang pertumbuhannya anjlok 0,21%.selengkapnya

 Penyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaPenyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaKamis 18 Jan 2018 10:12Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.selengkapnya

 Industri biskop terpuruk, GPBSI harap ada keringanan pajak hiburan untuk setahunIndustri biskop terpuruk, GPBSI harap ada keringanan pajak hiburan untuk setahunRabu 19 Ags 2020 13:45Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) berharap pihaknya bisa menerima bantuan penghapusan pajak hiburan sampai setidaknya setahun penuh, guna bertahan dari situasi pandemi COVID-19.selengkapnya

 Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiBelum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya

 335 Ribu Wajib Pajak Sudah Manfaatkan Insentif Pajak335 Ribu Wajib Pajak Sudah Manfaatkan Insentif PajakKamis 18 Jun 2020 10:38Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, setidaknya 355 ribu Wajib Pajak (WP) sudah memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 sampai dengan Jumat (12/6).selengkapnya

 Belum repatriasi? Pajak tunggu sampai 31 DesemberBelum repatriasi? Pajak tunggu sampai 31 DesemberSelasa 28 Nov 2017 09:32Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan menunggu Wajib Pajak yang sudah menjanjikan membawa masuk uangnya, untuk merealisasikan repatriasi. Setidaknya, masih ada waktu lebih dari sebulan untuk memenuhinya.selengkapnya

 Ini 7 Syarat dari Pengusaha Agar Tax Amnesty RI BerhasilIni 7 Syarat dari Pengusaha Agar Tax Amnesty RI BerhasilJumat 22 Jul 2016 06:46Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa, keberhasilan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus didukung setidaknya tujuh prasyarat. Secara garis besar, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali gairah perekonomian bangsa.selengkapnya

 Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaCegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaJumat 26 Jan 2018 14:41Ridha Anantidibaca 832 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Status nonaktif alias suspend baru bisa dicabut jika wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang memadai dalam waktu 30 hari. Jika tidak bisa, wajib pajak tak lagi dapat menerbitkan faktur pajak.selengkapnya

 Kadin: Dorong investasi tak hanya lewat insentif pajakKadin: Dorong investasi tak hanya lewat insentif pajakRabu 6 Mar 2019 10:55Ridha Anantidibaca 173 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah mengubah aturan tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018. Sejauh ini, setidaknya terdapat delapan wajib pajak yang akan mengajukan tax holiday.selengkapnya

 DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNSenin 20 Feb 2017 13:29Ajeng Widyadibaca 600 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

 Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunSelasa 31 Mei 2016 17:00Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

 Tax Amnesty Gagal, Investor Kecewa dan Penerimaan TergangguTax Amnesty Gagal, Investor Kecewa dan Penerimaan TergangguKamis 12 Mei 2016 12:55Administratordibaca 648 kaliSemua Kategori

Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia.selengkapnya

 Orang yang Nunggak Pajak Bolehkah Ikut Tax Amnesty?Orang yang Nunggak Pajak Bolehkah Ikut Tax Amnesty?Kamis 8 Sep 2016 08:46Administratordibaca 2407 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sampai saat ini ada setidaknya Rp57 triliun tunggakkan pajak yang belum disetorkan para wajib pajak (WP) kepada negara. Mereka pun diizinkan untuk bisa mengikuti program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty dengan satu syarat.selengkapnya

 Tinggal Seminggu Lagi, Telat Bayar Pajak Kendaraan Tak Kena DendaTinggal Seminggu Lagi, Telat Bayar Pajak Kendaraan Tak Kena DendaJumat 26 Okt 2018 12:10Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Telat bayar pajak kendaraan? Tak perlu khawatir kena denda. Setidaknya sampai tanggal 31 Oktober 2018, Otolovers yang telat bayar pajak kendaraan tidak akan dikenai denda.selengkapnya

 DJP Catat 1,2 Juta SPT Sudah Dilaporkan Melalui E-FilingDJP Catat 1,2 Juta SPT Sudah Dilaporkan Melalui E-FilingSenin 25 Feb 2019 09:24Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setidaknya 1,2 juta Surat Pemberian Tahunan (SPT) yang sudah diterima. Total tersebut masih yang disampaikan melalui online atau e-filing. Sementara itu, untuk yang masih menggunakan sistem manual, masih dalam perhitungan.selengkapnya

 Cara Menteri BUMN Tangkap Dana Repatriasi Amnesti PajakCara Menteri BUMN Tangkap Dana Repatriasi Amnesti PajakSelasa 26 Jul 2016 09:56Administratordibaca 598 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah siaga menyiapkan perusahaan pelat merah untuk menangkap dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Setidaknya, ada 25 BUMN yang diminta untuk mengambil manfaat dari program amnesti pajak tersebut.selengkapnya

 PM Jepang: Belum perlu menaikkan pajak penjualan lebih dari 10% selama satu dekadePM Jepang: Belum perlu menaikkan pajak penjualan lebih dari 10% selama satu dekadeKamis 4 Jul 2019 08:55Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan, bahwa ia tidak mempertimbangkan untuk menaikkan pajak penjualan (PPn) lebih dari 10% di bawah pemerintahannya. Ia juga melihat tidak ada kebutuhan untuk menaikkan tarif pajak penjualan setidaknya selama satu dekade.selengkapnya

 OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?OECD sebut sudah 50 negara pungut pajak digital, bagaimana Indonesia?Senin 24 Feb 2020 10:11Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Beberapa negara telah menerapkan pemajakan terhadap industri digital yang berbisnis di wilayah mereka. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebut setidaknya ada 50 negara yang sudah menerapkan pemungutan pajak industri digital tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :