Sarimelati Kencana (PZZA) mengharapkan keringanan pajak PB1 dari pemerintahSarimelati Kencana (PZZA) mengharapkan keringanan pajak PB1 dari pemerintahRabu 30 Sep 2020 13:59Ridha Anantidibaca 1310 kaliSemua Kategori

Perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta sangat berdampak bagi emiten PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), pengelola gerai Pizza Hut di Indonesia. PZZA mengurangi pembukaan outlet di mal dan sebagai gantinya akan lebih memfokuskan penjualan di outlet yang berada di luar mal.selengkapnya

 Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanSenin 11 Des 2017 13:31Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

 Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosSelasa 17 Jan 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1053 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

 BIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakBIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakJumat 29 Jan 2016 06:32Administratordibaca 1148 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya

 Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPNNah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPNJumat 9 Okt 2020 11:24Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Pemerintah memasukan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker.selengkapnya

 DJP Perlu Kerja Keras Kejar 6,6 Juta WP LagiDJP Perlu Kerja Keras Kejar 6,6 Juta WP LagiSelasa 26 Mar 2019 11:41Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak masih harus bekerja keras mengejar target kepatuhan formal tahun ini yang sebesar 15,5 juta. Apalagi, hingga 5 hari sebelum tutup masa pelaporan pajak, masih ada 6,6 juta Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).selengkapnya

 Pajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiPajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiJumat 22 Des 2017 10:54Ridha Anantidibaca 820 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.selengkapnya

 Investment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaInvestment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaKamis 19 Mar 2020 10:15Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Ada alasan khusus mengapa suatu industri padat karya harus mempekerjakan secara rata-rata minimal 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam setahun untuk memperoleh fasilitas investment allowance.selengkapnya

 Apakah Izin Tenaga Kerja Asing dan Tax Holiday Cukup ?Apakah Izin Tenaga Kerja Asing dan Tax Holiday Cukup ?Jumat 6 Apr 2018 10:55Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia meski telah mengeluarkan sejumlah insentif. Dalam sepekan ini, pemerintah mengumumkan revisi terkait Tax Holiday dan kemudahan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA).selengkapnya

 KEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasKEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasRabu 22 Jun 2016 15:31Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk mencapai target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya, jika Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disetujui DPR maka jarak waktu pemerintah untuk mengimplementasikan sangat sempit.selengkapnya

 Kerja Sama Ditjen Pajak & Imigrasi Langkah StrategisKerja Sama Ditjen Pajak & Imigrasi Langkah StrategisSenin 28 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan kerja sama Ditjen Pajak dengan Ditjen Imigrasi perlu disambut baik karena merupakan langkah maju dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama kelembagaan.selengkapnya

 RI-AS Kerja Sama Tekan Potensi Penggerusan Basis PajakRI-AS Kerja Sama Tekan Potensi Penggerusan Basis PajakSelasa 3 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melakukan kerja sama bilateral di sektor perpajakan. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR) oleh Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, dengan Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service Amerika Serikat, Theodore Setzer.selengkapnya

 Tax Amnesty Ditarget Rp2 T/Hari, Ditjen Pajak Kerja 3 ShiftTax Amnesty Ditarget Rp2 T/Hari, Ditjen Pajak Kerja 3 ShiftJumat 16 Sep 2016 08:26Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saat ini tengah mengejar target penerimaan tax amnesty. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menargetkan, hingga akhir September 2016 rata-rata uang tebusan tax amnesty per hari mencapai Rp2 triliun.selengkapnya

 Pajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLNPajak Teken MoU Kerja Sama Integrasi Data dengan PLNSenin 3 Feb 2020 13:08Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama PT PLN (Persero) menandatangani MoU terkait integrasi data perpajakan.selengkapnya

 Kantor Pajak Kerja Lembur, Layani Peserta Tax AmnestyKantor Pajak Kerja Lembur, Layani Peserta Tax AmnestySenin 8 Ags 2016 14:33Administratordibaca 980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memutuskan untuk mempekerjakan pegawainya hingga hari Sabtu demi memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan program tax amnesty.selengkapnya

 Bea Cukai Jalin Kerja Sama dengan Korean Customs ServiceBea Cukai Jalin Kerja Sama dengan Korean Customs ServiceJumat 5 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Proses pertukaran data elektronik antara Indonesia dengan Korea telah memasuki babak final. Setelah dilakukannya technical meeting pada Febuari lalu, Selasa (2/4) lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bersama dengan Indonesian Single Window meresmikan penandatanganan MoU Electronic-Certificate of Origin (E-COO) dengan pihak Korean Customs Services (KCselengkapnya

 Dampak pengadaan BMAD bisa mengurangi penyerapan tenaga kerjaDampak pengadaan BMAD bisa mengurangi penyerapan tenaga kerjaJumat 20 Apr 2018 14:24Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Riset CORE Indonesia menunjukkan bahwa pengadaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) akan memberikan dampak pada industri maupun negara.selengkapnya

 Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissIndonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissRabu 6 Feb 2019 09:33Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 Naik Status, KPP Mikro Tanjung Selor Harus Kerja MaksimalNaik Status, KPP Mikro Tanjung Selor Harus Kerja MaksimalRabu 16 Jan 2019 11:04Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Sebagai ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor secara ideal sudah layak mempunyai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sendiri.selengkapnya

 Pemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasPemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasKamis 20 Des 2018 11:42Ridha Anantidibaca 1043 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol 5% atau golongan jenis A sebesar 15,3% nampaknya membuat emiten khamar juga harus bekerja keras di tahun depan untuk dapat mempertahankan margin.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :