Dampak Pandemi, Holding Tambang Setor Pajak Rp 3,46 TriliunDampak Pandemi, Holding Tambang Setor Pajak Rp 3,46 TriliunKamis 1 Okt 2020 14:38Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan tambang milik negara. Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak menjelaskan, kondisi tersebut memengaruhi setoran holding tambang ke negara.selengkapnya

 Terdampak Covid-19, kontribusi PNBP dan pajak holding tambang bakal anjlok separuhTerdampak Covid-19, kontribusi PNBP dan pajak holding tambang bakal anjlok separuhRabu 1 Jul 2020 15:22Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 menekan kinerja holding pertambangan BUMN, MIND ID. Akibatnya, setoran ke negara dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal anjlok di tahun ini.selengkapnya

 Kemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendahKemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendahSenin 25 Mar 2019 14:37Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kemungkinan lebih rendah dari outlook alias target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. "Semua berkaitan dengan harga dari sumber daya alam (SDA)," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wirasakti saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/3). Setelah dua bulan APBNselengkapnya

 Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Kamis 2 Feb 2023 08:31Ridha Anantidibaca 1747 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

 Sri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar UtangSri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar UtangJumat 4 Okt 2019 15:17Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk waspada dan mencegah risiko gagal bayar utang, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi RI.selengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 1241 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Pemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di Dalam NegeriPemerintah Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di Dalam NegeriRabu 30 Jan 2019 10:53Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis dana repatriasi dari program amnesti pajak tetap bertahan di dalam negeri selepas masa tahan dana (holding period) berakhir tahun ini.selengkapnya

 Setoran Pajak dan PNBP dari Inalum Berkurang 50% Tahun IniSetoran Pajak dan PNBP dari Inalum Berkurang 50% Tahun IniKamis 2 Jul 2020 12:03Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tambang , Inalum mengakui pandemi virus corona mempengaruhi bisnis pertambangan. Dengan demikian pendapatan perseroan pun berpengaruh pada akhir tahun nanti.selengkapnya

 Resmi beralih ke IUPK, Sri Mulyani: Skema pajak Freeport bersifat nailed-downResmi beralih ke IUPK, Sri Mulyani: Skema pajak Freeport bersifat nailed-downRabu 26 Des 2018 14:07Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Lantas, Kementerian Keuangan berupaya memastikan penerimaan negara pasca akuisisi Freeport bakal lebih besar ke depan.selengkapnya

 Menkeu Optimistis Dana Repatriasi Amnesti Pajak BertahanMenkeu Optimistis Dana Repatriasi Amnesti Pajak BertahanSelasa 29 Jan 2019 15:59Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis dana repatriasi dari program Amnesti Pajak bisa bertahan di Indonesia. Untuk diketahui, masa tahan atau holding period dana repatriasi tersebut akan berakhir pada tahun ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Pede Wajib Pajak Tak Bawa Kabur Dana RepatriasiSri Mulyani Pede Wajib Pajak Tak Bawa Kabur Dana RepatriasiRabu 30 Jan 2019 16:05Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimstis dana repatriasi amnesti pajak (tax amnesty) tak langsung keluar dari Indonesia usai masa tahan (holding period) selesai pada semester II tahun ini. Ia optimis lantaran iklim investasi di Indonesia diyakini masih menarik bagi investor.selengkapnya

 Rini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNRini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNSelasa 26 Jul 2016 07:11Administratordibaca 806 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak ("Tax Amnesty"), program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Kemenkeu Optimistis Dana Tax Amnesty Tak Kabur Dari RIKemenkeu Optimistis Dana Tax Amnesty Tak Kabur Dari RIKamis 10 Okt 2019 10:32Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan optimis bahwa dana repatriasi program tax amnesty atau pengampunan pajak tidak akan lari lagi dari tanah air. Meskipun masa penahanan atau holding period akan berakhir pada kurun waktu September sampai Desember 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Dana Pengampunan Pajak Tetap di IndonesiaSri Mulyani Ingin Dana Pengampunan Pajak Tetap di IndonesiaKamis 24 Jan 2019 13:24Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia. Hal itu ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

 Menkeu harapkan dana pengampunan pajak bertahan di IndonesiaMenkeu harapkan dana pengampunan pajak bertahan di IndonesiaKamis 24 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 234 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia, ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Dana Repatriasi Program Tax Amnesti Tak Bocor KeluarSri Mulyani Minta Dana Repatriasi Program Tax Amnesti Tak Bocor KeluarKamis 24 Jan 2019 14:06Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesti yang berada dalam instrumen keuangan tidak keluar dari Indonesia, ketika masa kewajiban "periode dana menetap" (holding period) berakhir pada 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani Waspadai Dana Repatriasi Tax Amnesty Keluar dari IndonesiaSri Mulyani Waspadai Dana Repatriasi Tax Amnesty Keluar dari IndonesiaKamis 10 Okt 2019 15:34Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana repatriasi program amnesti pajak tak banyak keluar dari Indonesia. Hal ini seiring berakhirnya masa penahan (holding periode) dana repatriasi program amnesti pajak tahap pertama pada September-Desember 2019.selengkapnya

 Dirjen Pajak Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Cepat PergiDirjen Pajak Optimistis Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Cepat PergiKamis 24 Jan 2019 10:17Ridha Anantidibaca 239 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan optimistis dana repatriasi program amnesti pajak bakal menetap di dalam negeri, saat masa tahan (holding period) selama tiga tahun berakhir mulai semester II tahun ini. Sebab, dana asing pun sedang dalam tren masuk ke pasar keuangan domestik (capital inflow).selengkapnya

 Sri Mulyani Jaga Dana Repatriasi Rp141 Triliun Tak Kabur ke Luar NegeriSri Mulyani Jaga Dana Repatriasi Rp141 Triliun Tak Kabur ke Luar NegeriKamis 10 Okt 2019 13:31Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencoba menahan, agar dana repatriasi program pengampunan pajak alias tax amnesty senilai Rp141 triliun tidak keluar dari Indonesia ke luar negeri dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, masa repatriasi atau penahanan dana di dalam negeri (holding period) sudah mulai berakhir.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :