Akhirnya, Peraturan Presiden (Perpres) tentang beneficial ownership (BO), yang mengatur keterbukaan pemilik manfaat dari sebuah korporasi resmi berlaku. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.selengkapnya

Implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pelaporan penerima manfaat korporasi senantiasa diikuti oleh pembentukan badan khusus untuk melakukan pendataan tersebut.selengkapnya

Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis macam royalti,selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta memperhatikan persoalan Pemilik Utama yang menerima penghasilan dividen, bunga atau royalti berkaitan dengan munculnya laporan soal Panama Papers awal bulan ini. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan konsep pemilik utama atau dikenal dengan istilah beneficial ownership (BO) digunakan pada 1966 dalam protokolselengkapnya

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Selain untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, Perpres ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak memburu para pemilik perusahaan yang sengaja menyembunyikan kepemilikannya.selengkapnya

“Dari target perolehan pajak Pasal 25/29 dan PP 46 yakni perolehan PPh, pajak penghasilan pa da usahawan sebanyak Rp130, 719 miliar dengan perolehannya hanya Rp16,246 miliar, atau sekitar 12 persen dan untuk usahawan hanya sekitar 13 persen,” ungkapnya kemarin. Pemerintah pusat yang sudah menetapkan, jika pada tahun ini sebagai tahun pengampunan (amnesti) pada penunggakkan pajak,selengkapnya

Pemerintah berbaik hati dengan memberi pengampunan pada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan hartanya dengan baik. Pengampunan tersebut berupa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian para pelaku usaha. Begitu pula dengan langkah yang diambil pemerintah terkait pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat tak sabar dengan pemberlakuan tax amnesty. "Kita para pengusaha udah sangat menunggu-nunggu iniselengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya

Wajib Pajak (WP) di Indonesia makan sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Indonesia. Namun, kecilnya jumlah WP ini harus menanggung pembangunan demi 250 juta masyarakat Indonesia.selengkapnya

Presiden Joko Widodo sindir perilaku pengusaha Indonesia yang gemar menyimpan uang dalam jumlah besar ke luar negeri. Padahal, mereka bisa sukses karena potensi ekonomi di negeri ini,selengkapnya

Penerimaan Bea dan Cukai pada 2019 tercatat melebihi target hingga 102%. Kinerja moncer tersebut salah satunya berasal dari kantor Bea Cukai Kediri.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seluruh bankir ikut menyukseskan Tax Amnesty. Selama ini, masih banyak bankir yang belum ikut program tersebut.selengkapnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tidak hanya menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Aturan ini juga memperjelas wajib pajak yang sudah taat membayar pajak atas penghasilannya juga bisa tidak perlu ikut program ini.selengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan diskon khusus kepada para peserta program pengampunan pajak. Diskon ini diberikan kepada peserta yang memilih pasar saham sebagai sarana investasi.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

Pemerintah terus mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty, yang berlaku hingga 31 Maret 2017.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatat sekitar 30-35 persen pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunggak pajak. Untuk mendorong kesadaran para wajib pajak, Bapenda Jabar menggulirkan program Bebas Bea Balik Nama dan Bebas Denda Pajak.selengkapnya

Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor maskapai Korean Air Lines Co Ltd yang ada di Seoul. Penggeledahan dilakukan atas dugaan pengemplangan pajak, penggelapan dan pelanggaran kepercayaan oleh anggota keluarga pendiri maskapai itu.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya