Rencana pemerintah untuk mengenakan cukai plastik terus menuai kritik dari berbagai pihak. Kali ini, Asosiasi Industri Petrokimia Olefin, Aromatik dan Plastik (Inaplas) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pengenaan cukai kantong plastik.selengkapnya

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan bahwa keberadaan cukai plastik yang memberatkan industri dalam negeri bakal memicu pertumbuhan impor plastik di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah lewat Menteri Keuangan mengusulkan cukai kantong plastik kresek sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar untuk tahap awal. Usulan ini berpotensi menambah kas negara dari cukai kantong plastik sebesar Rp 1,61 triliun.selengkapnya

Pemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya

Pelaku industri plastik mengaku siap dilibatkan dalam memecahkan masalah pengelolaan sampah. Namun jika cara mengelola bagian dari motif munculnya cukai plastik, hal tersebut dinilai tidak pro industri.selengkapnya

Aturan cukai plastik masih belum berlaku. Padahal, pemerintah sudah mewacanakan adanya pungutan untuk plastik sejak beberapa tahun lalu.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pembahasan cukai plastik.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus berupaya mempercepat penerapan kebijakan cukai plasti. Ditjen Bea Cukai menargetkan agar beleid ini dapat diterapkan tahun ini, meskipun mengaku ada sejumlah hambatan yang perlu dibereskan.selengkapnya

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui aturan pengenaan cukai untuk plastik secepatnya.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) optimistis rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang cukai plastik dapat diselesaikan tahun inselengkapnya

Rencana pengenaan cukai plastik kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ke komisi XI DPR RI. Di saat yang berdekatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memperkirakan target penerimaan pabean tidak akan tercapai karena lesunya penerimaan dari bea keluar.selengkapnya

Tahun depan, Direktur Jenderal Bea & Cukai, Heru Pambudi sangat berharap cukai untuk plastik bisa diterapkan. Keputusan ini tidak akan berdampak kepada harga barang atau inflasi.selengkapnya

Pemerintah tengah merancang peraturan pemerintah (PP) tentang cukai plastik. Bahkan RPP cukai plastik diharapkan dapat diselesaikan tahun ini.selengkapnya

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Fajar Budiono mengatakan pengenaan tarif cukai plastik tidak mendesak untuk dilakukan, karena hal yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.selengkapnya

Pembahasan soal cukai plastik mulai mendekati hasil akhir. Saat ini masing-masing kementerian telah sepakat untuk menetapkan kantong plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) berharap pembahasan aturan pengenaan cukai plastik dengan DPR bisa segera dilakukan. Hanya saja Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) terus menolak pemberlakuan cukai tersebut.selengkapnya

Deputi I Komisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia, Adrie Charviandi mengatakan, ada dua hal yang harus ditegaskan dari penerapan cukai. Pertama, cukai hanya untuk industri kantong plastik, bukan plastik secara keseluruhan. Kedua, industri yang dituju pun hanya mereka yang bersifat konvensional atau tidak ramah lingkungan.selengkapnya

Rencana pengenaan cukai terhadap plastik ditujukan untuk mengendalikan produksi plastik di dalam negeri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya