Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSenin 11 Jan 2016 15:55Administratordibaca 2772 kaliSemua KategoriFEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya
Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailRabu 20 Jul 2016 11:43Administratordibaca 980 kaliSemua KategoriKamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya
Sebelum Diterapkan, Efektivitas Kebijakan Simplifikasi Cukai Hasil Tembakau Harus JelasKamis 29 Ags 2019 15:22Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua KategoriPemerintah diminta untuk terlebih dahulu membuat kajian efektivitas pelaksanaan kebijakan simplifikasi Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebelum menerapkan kebijakan tersebut.selengkapnya
Pengenaan barang cukai baru semakin tak jelasRabu 23 Mei 2018 09:44Ridha Anantidibaca 1064 kaliSemua KategoriKinerja penerimaan bea dan cukai pada empat bulan pertama tahun 2018 masih jauh dari kata memuaskan. Dari pos cukai, realisasi penerimaan jauh dari target. Harapan menggenjot penerimaan cukai juga semakin berat, karena rencana penambahan barang kena cukai baru masih terhalang pro dan kontra di internal pemerintah.selengkapnya
Menteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguRabu 11 Mei 2016 13:21Administratordibaca 721 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak (tax amnesty) terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya seperempat dari target APBN 2016. “Pokoknya kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pastiselengkapnya
Jelas tak Adil, KSPI Tolak UU Pengampunan PajakKamis 30 Jun 2016 16:12Administratordibaca 982 kaliSemua KategoriKalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Beleid ini sungguh tidak berkeadilan.selengkapnya
RPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasSelasa 29 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 186 kaliSemua KategoriNasib cukai plastik kembali suram. Kendati pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai plastik senilai Rp 500 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, namun aturan pengenaan cukai tersebut tak kunjung terbit.selengkapnya
Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Senin 9 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 245 kaliSemua KategoriKeinginan masyarakat untuk dapat menikmati mobil listrik murah tampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan regulasi pemangkasan pajak yang ditunggu sampai hari ini belum jelas nasibnya.selengkapnya
Investor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasKamis 15 Feb 2018 10:24Ridha Anantidibaca 993 kaliSemua KategoriPoin mengenai penanggung pajak dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya
Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasRabu 11 Des 2019 14:01Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya
Aturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasJumat 29 Mar 2019 09:37Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua KategoriPemerintah belum juga menerbitkan paket kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) perihal izin pertambangan batubara dan penerimaan negara dari bidang usaha komoditas emas hitam tersebut.selengkapnya
Pengamat : Prospek konsensus global soal pajak dalam digital ekonomi tidak jelasJumat 23 Mar 2018 10:04Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya
Kenaikan cukai rokok masih belum jelas, saham GGRM, HMSP, WIIM masih dijagokanRabu 21 Okt 2020 10:50Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua KategoriRencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2021 masih belum jelas, menekan saham-saham emiten rokok. Sejumlah saham emiten rokok kompak melemah pada perdagangan Selasa (20/10).selengkapnya
Tax Amnesty, BEI Harus Perbanyak IPOSenin 1 Ags 2016 15:50Administratordibaca 681 kaliSemua KategoriPemerintah telah menyiapkan wadah-wadah untuk menampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Salah satunya di pasar modal Indonesia.selengkapnya
Tarif Tax Amnesty harus ReasonableKamis 12 Mei 2016 18:29Administratordibaca 720 kaliSemua KategoriSofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya
Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 619 kaliSemua KategoriKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya
Alasan Mengapa RUU Tax Amnesty Harus DitolakSenin 27 Jun 2016 13:56Administratordibaca 1485 kaliSemua KategoriRancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty ditargetkan selesai dibahas di DPR bulan Juli mendatang. Pada bulan yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan, ditargetkan selesai. Pembahasan RUU tersebut digenjot untuk mengantisipasi permasalahan keuangan negara. Rencananya negara akan mengampuni para konglomerat, yang selama ini menyembunyikan uangnya di luarselengkapnya
Tax Amnesty Harus Dipahami Mahasiswa dan DosenKamis 21 Jul 2016 07:33Administratordibaca 1617 kaliSemua KategoriPresiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun langsung untuk melakukan sosialiasi program pengampunan pajak. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas agar dapat segera mengikuti program pengampunan pajak ini.selengkapnya
Tarif Cukai Harus Segera DisederhanakanKamis 5 Jul 2018 14:33Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua KategoriDewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat penyederhanaan penggolongan tarif cukai rokok menjadi lima lapis pada 2019 mendatang. Dengan percepatan tersebut diharapkan semakin menciptakan keadilan di industri rokok nasional.selengkapnya
OJK: Kita Harus Siap Tukar InformasiRabu 1 Jun 2016 15:44Administratordibaca 1203 kaliSemua KategoriIndonesia telah sepakat menandatangani perjanjian pertukaran informasi perbankan antar negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak (WP) nakal. Beberapa pihak menilai, aturan yang rencananya diterapkan pada 2018 ini akan membuat nasabah menarik dananya keluar Indonesia.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
