KEK Keuangan Bisa Jadi Wilayah Tax Havens?KEK Keuangan Bisa Jadi Wilayah Tax Havens?Kamis 23 Jun 2016 13:42Administratordibaca 892 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan wacana pembentukan salah satu wilayah di Indonesia untuk menjadi negara surga pajak atau tax havens sangat bisa dilakukan. Suahasil bilang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia, memungkinkan juga untuk membuat KEK khusus keuangan.selengkapnya

 Menkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensMenkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensKamis 23 Jun 2016 12:21Administratordibaca 772 kaliSemua Kategori

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

 Negara Tax Havens Paling Banyak Investasi di IndonesiaNegara Tax Havens Paling Banyak Investasi di IndonesiaSenin 25 Apr 2016 20:03Administratordibaca 1248 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa negara suaka pajak (tax haven) masuk dalam daftar 10 besar negara yang menanamkan modal investasinya di Indonesia (Penanaman Modal Asing/PMA). Adapun periodenya sepanjang triwulan I-2016 atau Januari-Maret 2016.selengkapnya

 Bali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensBali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensKamis 23 Jun 2016 07:26Administratordibaca 1363 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.selengkapnya

 Menkeu Bambang Usul Tax Havens, Menko Darmin HeranMenkeu Bambang Usul Tax Havens, Menko Darmin HeranKamis 23 Jun 2016 11:50Administratordibaca 970 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia menjadi surganya pajak (tax haven). Atas gagasan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution masih pikir-pikir. "Saya belum tahu programnya, jadi masih pikir-pikir. Enggak mau komentar dulu," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta Rabu (22/06/2016).selengkapnya

 Menkeu Buat Tiga Syarat Daerah Khusus Tax Havens di IndonesiaMenkeu Buat Tiga Syarat Daerah Khusus Tax Havens di IndonesiaKamis 23 Jun 2016 12:27Administratordibaca 1593 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” atau kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Ada beberapa kriteria dalam menentukan wilayah surga pajak tersebut, salah satunya adalah telah menerapkan rezim pajak yang berbeda. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada tiga kriteria agar suatu daerah atau wilayah bisa dijadikan offshore financialselengkapnya

 Penerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatPenerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatKamis 29 Nov 2018 09:31Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya

 Menanti penerapan cukai baruMenanti penerapan cukai baruJumat 8 Jun 2018 10:21Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea dan Cukai mengungkapkan sampai saat ini rencana pengenaan cukai baru terhadap plastik dan minuman berpemanis masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah sendiri berharap pembahasan aturan pengenaan cukai plastik dengan DPR bisa segera dilakukan pertengahan tahun ini.selengkapnya

 Wapres Akui Ada Masalah Penerapan Tax AmnestyWapres Akui Ada Masalah Penerapan Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 18:09Administratordibaca 1420 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyadari bahwa penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak tidak melulu berjalan lancar. Diakuinya bahwa ada masalah dalam pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak tersebut.selengkapnya

 BI: Penerapan Tax Amnesty Tambah Likuiditas BankBI: Penerapan Tax Amnesty Tambah Likuiditas BankSenin 25 Apr 2016 20:00Administratordibaca 1911 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memandang pemberlakuan pengampunan pajak alias tax amnesty dapat memberikan serangkaian dampak bagi perekonomian. Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan, dari sisi perekonomian, penerapan tax amnesty akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk atau capital inflows.selengkapnya

 Penerapan Cukai Plastik Mendekati FinalPenerapan Cukai Plastik Mendekati FinalSenin 7 Okt 2019 08:52Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Pembahasan soal cukai plastik mulai mendekati hasil akhir. Saat ini masing-masing kementerian telah sepakat untuk menetapkan kantong plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

 Penerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumPenerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumRabu 29 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 1819 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan denda pajak dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017. Ada kekhawatiran program ini dapat menimbulkan permasalaham hukum di kemudian hari.selengkapnya

 Penerapan Tax Amnesty Pertaruhkan Nama NegaraPenerapan Tax Amnesty Pertaruhkan Nama NegaraSabtu 3 Sep 2016 20:18Administratordibaca 586 kaliSemua Kategori

Anggota DPR Komisi XI Kardaya Warnika menilai pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para konglomerat mempertaruhkan nama negara karena tidak luput dari pantauan negara-negara lain.selengkapnya

 Tokopedia Respons Penerapan Pajak E-CommerceTokopedia Respons Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 10:05Ridha Anantidibaca 237 kaliSemua Kategori

Tokopedia menanggapi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce, yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Macron Perlunak Penerapan Pajak SolarMacron Perlunak Penerapan Pajak SolarJumat 30 Nov 2018 09:36Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan kabinetnya bahwa unjuk rasa menolak kenaikan pajak solar dapat merusak citra Prancis.selengkapnya

 Penerapan E-Bupot, 1.913 Wajib Pajak DilibatkanPenerapan E-Bupot, 1.913 Wajib Pajak DilibatkanRabu 8 Mei 2019 09:00Ridha Anantidibaca 828 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak telah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong PPh Pasal 23 dan 26 menggunakan aplikasi bukti potong elektronik atau e-bupot.selengkapnya

 Bareskrim Polri Siap Jamin Penerapan Tax AmnestyBareskrim Polri Siap Jamin Penerapan Tax AmnestySabtu 30 Jul 2016 15:51Administratordibaca 1373 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan jajaran Bareskrim siap memberikan jaminan penegakan hukum terkait penerapan tax amnesty.selengkapnya

 Pembahasan Penerapan Cukai Plastik Masih MengambangPembahasan Penerapan Cukai Plastik Masih MengambangSelasa 27 Nov 2018 09:32Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berkutat dalam tahapan harmonisasi perkara pemberlakuan cukai terhadap plastik. Hingga kini, pembahasannya masih mengambang.selengkapnya

 Penerapan prosedur PAS-Final butuh kepastian hukumPenerapan prosedur PAS-Final butuh kepastian hukumSenin 4 Des 2017 13:42Ridha Anantidibaca 1931 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, yang merupakan revisi kedua PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak. Di mana salah satunya berisi mengenai masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan hartanya.selengkapnya

 Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Rabu 29 Nov 2017 09:39Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017 bisa menimbulkan area abu-abu yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Seperti diketahui, dalam aturan tersebut WP bisa terhindar dari sanksi apabila melaporkan harta sebelum ditemukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :