Swedia memperkenalkan pajak penerbangan terbaru pada Minggu yang akan menambah biaya tambahan untuk seluruh penerbangan penumpang dari negara tersebut dalam upaya mengurangi dampak perjalanan udara terhadap iklim.selengkapnya
Di tengah tekanan publik untuk menurunkan harga tiket pesawat terbang, pemerintah akhirnya memberikan insentif pajak untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh maskapai penerbangan.selengkapnya
CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya
Perusahaan produsen sarung tangan dan perlengkapan pakaian musim dingin, PT Marvel Sports Indonesia (MSI) mendapatkan fasilitas fiskal berupa kawasan berikat dari Kantor Bea Cukai Jateng-DIY.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan membangun kawasan yang memberikan pajak sangat rendah bahkan hingga 0 persen. Arena ini dibangun guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menyimpan uangnya di Indonesia.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai tax havens atau surga pajak, bagi para pembisinis Indonesia agar tidak menyimpan dananya di luar negeri. "Selama ini kalau dia (pengusaha) berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven atau Special Purpose Vechile (SPV)selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baru saja menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat. Rebranding Kawasan Berikat ini memiliki perubahan fundamental di mana bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada para pengguna jasa.selengkapnya
Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memudahkan dan menstimulasi kegiatan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang Kawasan Berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor.selengkapnya
Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya
Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya
Rencana penerapan pajak progresif di tanah menganggur atau idle land, membuat resah pemilik lahan di kawasan industri.selengkapnya
Nantinya, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, tiap transaksi bisnis yang terjadi di kawasan tersebut tidak akan dikenakan pajak. Dengan kata lain kawasan tak ubahnya daerah surganya pajak alias tax haven.selengkapnya
Kanwil Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I menghadiri acara opening ceremony Kawasan Berikat di Plumpang, Tuban, Jatim, pada Sabtu (7/9) lalu. Pemerintah melalui Bea Cukai melakukan rebranding fasilitas Kawasan Berikat untuk mendorong investasi dan ekspor dan memberikan kepastian serta berbagai kemudahan yang didapatkan oleh eksportir.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan di dalam kawasan berikat dan kemudahan impor bertujuan ekspor untuk meningkatkan performa ekspor nasional.selengkapnya
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, insentif pajak untuk kawasan Timur Indonesia memang perlu direlaksasi. Hal tersebut guna memacu investasi di sekitar wilayah tersebut.selengkapnya
Tidak lebih dari satu jam setelah PT Seng Dam Jaya Abadi (SDJA) mempresentasikan seluruh proses bisnisnya di Kantor Wilayah Jateng dan DIY, pada tanggal 24 Juni 2019, Bea Cukai memutuskan untuk langsung menerbitkan perizinan fasilitas Kawasan Berikat (KB).selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jederal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Melalui kebijakan ini, para pengusaha akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan bidang usaha.selengkapnya
Purwakarta merupakan salah satu wilayah yang dipenuhi banyak perusahaan berbasis ekspor-impor. Melihat hal itu, petugas Bea Cukai setempat secara proaktif memberikan pengetahuan hukum agar perusahaan tersebut tidak melanggar aturan.selengkapnya
Selain menggeber anggaran belanja, Pemprov DKI juga turut menggenjot sektor penerimaannya. Dari laman APBD DKI Jakarta, di 2018 Pemprov targetkan gaet Rp 44 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkat Rp 3 triliun dari target 2017 sebesar Rp 41 triliun.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya