Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III sampai dengan Juli 2018 baru mencapai 43% dari target penerimaan sebesar Rp31,5 triliun yang dipicu masih lesunya bisnis industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

Menteri keuangan meluncurkan program Joint Analysis bagi Bea Cukai dan Ditjen Pajak untuk mengamankan target penerimaan negara tahun 2018. Bea Cukai dan Ditjen Pajak diberi target sebesar Rp20 triliun melalui program tersebut.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengkungkapkan, realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-November 2018 meningkat sebesar 12 persen. Realisasi tersebut sudah mencapai 77 persen dari target hingga akhir tahun.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II mencatatkan kinerja penerimaan pajak pada kuartal I/2018 sudah mencapai 22% dari target tahun ini sebesar Rp21,98 triliun.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II pesimis target penerimaan pajak pada tahun ini bisa terealisasi. Hal itu dipengaruhi karena kondisi ekonomi yang belum stabil, dan juga adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jakarta Utara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 35,1 triliun pada tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi 2017 yang sebesar Rp 30 triliun.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I hingga akhir Oktober 2016 telah merealisasikan penerimaan 69,22% atau mencapai Rp13,78 triliun. Sepanjang tahun ini penerimaan pajak di Sumut I ditarget mencapai Rp19,9 triliun. DJP Sumut I membawahi Medan, Deli Serdang, Binjai dan Langkat.selengkapnya

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

Sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) dari 33 Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di seluruh Indonesia tercatat telah membukukan realisasi penerimaan pajak di atas 90% dari total penerimaan yang ditargetkan.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, meningkatkan sosialisasi terkait Amnesti Pajak seiring sudah ada tiga wajib pajak yang memberikan pernyataan keikutsertaan.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

Setelah merombak jajaran menteri kabinet, pemerintah akan kembali fokus untuk mengejar penerimaan negara terutama yang berasal dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Maklum, meski telah digadang-gadang menjadi salah satu penopang penerimaan negara, pelaksanan program ini masih belum maksimal.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi membuka Kantor Perwakilan Wilayah di Kepulauan Riau.selengkapnya

Penerimaan dana tebusan di Kanwil DJP DIY sampai Rabu (5/10) sebesar Rp 351,8 miliar. Dengan jumlah wajib pajak yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 4.352 orang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil semua Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan jumlah surat pernyataan harta (SPH) yang‎ yang mendaftar dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar per 30 September 2016 mencapai 1.037.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memberikan penghargaan kepada enam Kantor Pelayanan Pajak dan lima media massa, salah satunya Bisnis Indonesia, serta penghargaan khusus bagi tenaga pengamanan (satpam) dan tenaga pramusaji.selengkapnya

Sejumlah kendaraan berupa tujuh mobil dan satu motor hasil sitaan dari Penunggak Pajak dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Kamis 17 Desember 2015 lalu.selengkapnya

Banten berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 2,1 triliun dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang berakhir pada 30 September 2016.selengkapnya

Mempermudah masyarakat dalam pelaporan pajak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) I menyediakan pelayanan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) melalui Electronic Filing (e-Filing), di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut (Gubsu), dari 26 hingga 27 Maret 2018.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya