Ditjen Pajak Sosialisasi Peredaran dan Penggunaan Meterai Tidak SahDitjen Pajak Sosialisasi Peredaran dan Penggunaan Meterai Tidak SahRabu 25 Jul 2018 15:51Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Perum Peruri, dan PT Pos Indonesia (Persero) menggelar sosialisasi tentang bea meterai. Sosialisasi ini guna melanjutkan upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah.selengkapnya

 BPK Siap Awasi Penggunaan Dana Tax AmnestyBPK Siap Awasi Penggunaan Dana Tax AmnestyRabu 10 Ags 2016 07:02Administratordibaca 1371 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung penuh pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, lembaga audit keuangan negara ini akan mengawasi pengelolaan aliran dana tax amnesty.selengkapnya

 Mantap! Penggunaan e-Filling SPT Online Meningkat TajamMantap! Penggunaan e-Filling SPT Online Meningkat TajamKamis 12 Mar 2020 10:59Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Realisasi penyampaian SPT per 9 Maret 2020 telah mencapai 6,27 juta pelaporan, meningkat dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,73 juta.selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 09:37Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap bukan solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik di Tanah Air. Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai hal tersebut sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Peneliti Nilai Cukai Efektif Kurangi Penggunaan PlastikPeneliti Nilai Cukai Efektif Kurangi Penggunaan PlastikJumat 21 Jun 2019 11:42Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman Roy Andreas, Ph.D menilai cukai plastik efektif menjadi salah satu upaya untuk menurunkan penggunaan plastik. Cukai itu dinilainya dapat mengubah perilaku pembeli.selengkapnya

 Pemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikPemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikJumat 30 Nov 2018 15:34Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.selengkapnya

 Penggunaan Pajak Rokok Untuk JKN Dinilai Tak Langgar AturanPenggunaan Pajak Rokok Untuk JKN Dinilai Tak Langgar AturanSelasa 14 Ags 2018 11:14Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Pengalokasian pajak rokok untuk kepentingan jaminan kesehatan nasional (JKN) dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.selengkapnya

 Dua Keuntungan Penggunaan Gross Split di Blok ONWJ Versi PemerintahDua Keuntungan Penggunaan Gross Split di Blok ONWJ Versi PemerintahKamis 31 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) ketika menggunakan skema kontrak Gross Split. Keuntungan itu juga yang dinimpati PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offhsore North West Java (ONWJ)selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Sri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceSri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceRabu 17 Jul 2019 15:38Ridha Anantidibaca 188 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masuk ke dunia digital. Hal ini dimaksud untuk menambah penerimaan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani perkenalkan Alokasi Pajakmu, mudahkan masyarakat cek penggunaan pajakSri Mulyani perkenalkan Alokasi Pajakmu, mudahkan masyarakat cek penggunaan pajakRabu 15 Nov 2017 12:10Ajeng Widyadibaca 887 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.selengkapnya

 Rencana Penggunaan Pajak Rokok untuk Tambal Defisit JKN Belum FinalRencana Penggunaan Pajak Rokok untuk Tambal Defisit JKN Belum FinalSelasa 14 Ags 2018 11:07Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan bahwa mekanisme penggunaan pajak rokok untuk menambal defisit penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum final.selengkapnya

 Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolJumat 19 Jan 2018 14:34Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

 Kemenkeu Targetkan Peredaran Rokok Ilegal Ditekan Menjadi 3%Kemenkeu Targetkan Peredaran Rokok Ilegal Ditekan Menjadi 3%Jumat 22 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan bisa menekan tingkat peredaran rokok ilegal menjadi hanya sebesar 3% dari total penjualan rokok di sepanjang tahun ini.selengkapnya

 Rencana penerapan penghitungan peredaran bruto harus berurutanRencana penerapan penghitungan peredaran bruto harus berurutanKamis 19 Apr 2018 09:38Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto.selengkapnya

 Begini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegalBegini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegalSenin 30 Ags 2021 15:25Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai kembali mengadakan operasi gempur periode tahun 2021. Program ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) vertikal Bea Cukai secara serentak dan terpadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.selengkapnya

 Bea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Berbagai DaerahBea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Berbagai DaerahJumat 2 Ags 2019 15:27Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara kontinyu melakukan penindakan rokok ilegal dan barang kena cukail ilegal lainnya di berbagai daerah. Bea Cukai Kudus dan Bea Cukai Wilayah Bali, dan Nusa turut menambah daftar panjang penindakan di bidang cukai sebagai bagian dari semangat untuk menggempur rokok ilegal.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perjelas PMK tentang Penghitungan Peredaran BrutoDitjen Pajak Perjelas PMK tentang Penghitungan Peredaran BrutoJumat 20 Apr 2018 11:15Ridha Anantidibaca 1103 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mempersiapkan penerbitan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 PersenSri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Jadi 3 PersenJumat 22 Mar 2019 15:09Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal menjadi hanya 3 persen dari total penjualan rokok di tahun ini.selengkapnya

 Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalPengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 842 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :