Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengaku sulit memprediksi laju investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di kuartal III-2016. Perkiraannya, pelaku usaha akan fokus pada program pengampunan pajak atau tax amnesty dibandingkan merealisasikan penanaman modal.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak di dalam negeri. Salah satunya dengan cara mendorong tercapainya konsensus global pajak digital yang tertunda hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

Pemerintah segera mengimbangi langkah Bank Indonesia dengan menyiapkan instrumen fiskal guna tetap menopang pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membenahi sistemteknologi dan informasi (TI) untuk pajak agar terintegrasi dengan baik. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara teknis rancangan tersebut masih dibicarakan namun harus segera dilakukan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.selengkapnya

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke tingkat panitia kerja (panja). Dengan itu, artinya pemerintah dan DPR serius untuk menjadikan RUU ini menjadi Undang-undang KUP.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi sebagai tindak lanjut dari Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Strategi tersebut ditempuh untuk mereformasi perpajakan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan hasil dari program amnesti pajak berdampak pada pembenahan sistem perpajakan selain target penerimaan.selengkapnya

Pemerintah disarankan menempuh kebijakan moderat dalam rangka memaksimalkan target penerimaan perpajakan untuk tahun 2018.selengkapnya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan untuk investasi skala menengah dan kecil di bawah Rp 500 miliar.selengkapnya

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, pengampunan pajak akan diikuti dengan merevisi beberapa UU terkait perpajakan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan perpajakan pada kuartal I-2018 yang mencapai Rp 262,4 triliun atau 16,2 persen dari target APBN Rp 1.618,1 triliun telah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi. Pada periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan perpajakan tercatat hanya Rp 237,9 triliun.selengkapnya

Pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perpajakan berupaya mendorong penerimaan melalui berbagai macam reformasi. Salah satunya melalui penertiban impor berisiko tinggi khususnya untuk bea dan cukai.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty hanya tinggal menunggu paraf Presiden Joko Widodo untuk bisa segera diimplementasikan. Dalam upaya mereformasi perpajakan nasional yang terus dilakukan pemerintah, tax amnesty dipastikan bukanlah satu-satunya insentif terakhir yang diberikan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya