Triliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarKamis 19 Mei 2016 16:17Administratordibaca 788 kaliSemua KategoriSengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ke III tak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilakukan perusahaan batu bara tak kunjung dibayarkan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Direktorat Jenderal Pajakselengkapnya
Kalbar Genjot Pajak Pertambangan dan AgribisnisSelasa 2 Okt 2018 11:08Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua KategoriPemerintah Provinsi Kalbar berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor Sumber Daya Alam.selengkapnya
Aturan Perpajakan Pertambangan Mineral Dibuat, Apa Isinya?Kamis 9 Ags 2018 14:47Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua KategoriPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Penandatangan ini dilakukan pada 1 Agustus 2018.selengkapnya
BKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraRabu 26 Des 2018 14:30Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua KategoriPemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang usaha pertambangan batubara.selengkapnya
Pengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganRabu 27 Jul 2016 10:27Administratordibaca 1124 kaliSemua KategoriPengadilan pajak menjadi solusi sementara atas sengketa restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.selengkapnya
Jokowi Teken Aturan Pajak di Sektor Pertambangan MineralKamis 9 Ags 2018 11:41Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua KategoriPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Penandatangan ini dilakukan pada 1 Agustus 2018.selengkapnya
Pemerintah Siapkan 4 PMK Tentang Perlakuan Pajak Pertambangan MineralJumat 10 Ags 2018 10:47Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua KategoriPemerintah menyiapkan empat peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.selengkapnya
Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Selasa 26 Feb 2019 10:19Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua KategoriKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebut pada 2018, usaha tambang masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di Bumi Etam ini sebesar 33%.selengkapnya
Industri Pertambangan Setor PNBP Rp46,6 Triliun Sepanjang 2018Senin 21 Jan 2019 14:03Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua KategoriIndonesian Mining Association (IMA) mengklaim penyumbang pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pertambangan. Sepanjang tahun 2018, jumlah setoran ke negara dari sektor pertambangan dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp46,6 triliun.selengkapnya
Kemenkeu catat penerimaan pajak sektor pertambangan menurun tajamRabu 6 Nov 2019 10:51Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua KategoriPenerimaan pajak sektor pertambangan kembali mencatatkan kontraksi terdalam dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan akhir September 2019 sebesar Rp 43,21 triliun.selengkapnya
PERTAMBANGAN BATU BARA: Amandemen Kontrak Tak Langsung Tuntaskan Masalah PPN PKP2BSelasa 8 Nov 2016 10:39Ajeng Widyadibaca 1575 kaliSemua KategoriAmandemen kontrak tidak menjadi jaminan penyelesaian masalah restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I dan III.selengkapnya
Harga batubara turun, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkontraksi 20,6%Rabu 6 Nov 2019 11:09Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua KategoriPenerimaan pajak sektor pertambangan kembali mencatatkan kontraksi terdalam dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan akhir September 2019 sebesar Rp 43,21 triliun.selengkapnya
Kemenkeu godok aturan pajak usaha pertambangan dan mineral, apa saja isinya?Kamis 15 Ags 2019 11:26Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral.selengkapnya
Pemerintah semakin sulit mengejar penerimaan pajak dari sektor pertambanganKamis 26 Sep 2019 10:13Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua KategoriDitinjau dari sisi sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada dalam tren menipis. Hal tersebut sejalan dengan tren pelemahan harga komoditas yang turun sepanjang tahun ini.selengkapnya
Aturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan NegaraJumat 10 Ags 2018 11:02Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral akan meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya
Sri Mulyani: Setoran Pajak di Semua Sektor Tumbuh, Paling Tinggi PertambanganRabu 3 Jan 2018 13:16Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua KategoriPemerintah mencatat sepanjang 2017 semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif jika dilihat dari sektor perpajakannya. Realisasi sementara tercatat, penerimaan pajak mencapai Rp1.097,2 triliun atau 88,4% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya
Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua KategoriPernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya
Belum Punya NPWP? Ini KerugiannyaJumat 11 Mar 2016 18:40Administratordibaca 5154 kaliSemua KategoriHampir sebagian penduduk Indonesia belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, pada Kamis, 10 Maret 2016, mengingatkan kepada para masyarakat yang belum memiliki NPWP,selengkapnya
Penerimaan PPh Migas Belum MemuaskanRabu 6 Jun 2018 13:25Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua KategoriPenerimaan PPh migas belum menunjukkan kinerja yang signifikan. Padahal sebelumnya pemerintah selalu menyampaikan bahwa melonjaknya harga minyak Indonesia atau ICP bakal mendorong penerimaan di sektor tersebut.selengkapnya
Tarif PPN belum akan diturunkanJumat 22 Des 2017 10:48Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua KategoriDi tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
