APBN 2019 Disebut Populis, Sri Mulyani: Enggak MasalahAPBN 2019 Disebut Populis, Sri Mulyani: Enggak MasalahSenin 4 Mar 2019 13:40Ridha Anantidibaca 204 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering disebut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat populis atau ditujukan hanya yang disenangi masyarakat saja. Lantas apa jawaban Sri Mulyani?selengkapnya

 Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisYusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisSenin 10 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

 Wanita dengan Empat Anak Berpotensi Bebas Pajak di Hongaria, Ini AlasannyaWanita dengan Empat Anak Berpotensi Bebas Pajak di Hongaria, Ini AlasannyaRabu 13 Feb 2019 09:10Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Perdana Menteri Hongaria berhaluan populis, Viktor Orbán, berjanji membebaskan pajak penghasilan kepada penduduk wanita yang memiliki empat anak atau lebih.selengkapnya

 Ekonom Indef perkirakan aturan cukai plastik baru terbit setelah pemiluEkonom Indef perkirakan aturan cukai plastik baru terbit setelah pemiluSelasa 29 Jan 2019 10:08Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang cukai plastik belum juga diterbitkan. Bahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)tentang cukai rokok tersebut masih dalam tahap pembahasan antar kementerian.selengkapnya

 RPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasRPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasSelasa 29 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 172 kaliSemua Kategori

Nasib cukai plastik kembali suram. Kendati pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai plastik senilai Rp 500 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, namun aturan pengenaan cukai tersebut tak kunjung terbit.selengkapnya

 Negosiasi Pajak Digital Uni Eropa Belum Capai KesepakatanNegosiasi Pajak Digital Uni Eropa Belum Capai KesepakatanRabu 5 Des 2018 15:38Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Uni Eropa menemui jalan buntu untuk mencapai kesepakatan penetapan pajak bagi perusahaan digital dan teknologi. Adapun Perancis dan Jerman mengusulkan rencana baru yang akan menerapkan pajak sebesar 3 persen bagi penjualan iklan di perusahaan raksasa teknologi.selengkapnya

 Ekonom Nilai Dua Komoditas Ini Dapat Kena CukaiEkonom Nilai Dua Komoditas Ini Dapat Kena CukaiRabu 4 Jul 2018 15:28Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meyebut ada dua komoditas bahan pokok yang seharusnya dapat dikenakan tarif cukai yakni beras dan gula.selengkapnya

 Sri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak PerusahaanSri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak PerusahaanSenin 25 Mar 2019 09:57Ridha Anantidibaca 195 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jangan meragukan permintaan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

 Aturan Utak-Atik Anggaran, Pemerintah Dinilai Terlalu MemaksakanAturan Utak-Atik Anggaran, Pemerintah Dinilai Terlalu MemaksakanRabu 12 Sep 2018 09:05Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan mengenai utak-atik pergeseran pagu anggaran, setelah sebelumnya memilih untuk tidak melakukan mekanisme APBN-Perubahan. Hal ini dinilai sebagai upaya yang terlalu dipaksakan.selengkapnya

 Beras dan Gula Bakal Dikenakan Bea Cukai?Beras dan Gula Bakal Dikenakan Bea Cukai?Rabu 4 Jul 2018 13:28Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Beras dan gula sebagai bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, selama ini dijaga kestabilan harganya oleh pemerintah. Namun bagaimana jika kedua komoditas tersebut dikenakan bea cukai?selengkapnya

 Kemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikKemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikSelasa 13 Nov 2018 11:06Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Pattiselanno Roberth Johan mengatakan, Kemenkes kecewa terhadap ditundanya kenaikan cukai rokok pada 2019 mendatang. Tertundanya kenaikan cukai rokok itu karena adanya bargaining position hilir yang sulit.selengkapnya

 Heboh Wacana `Tax Amnesty` Jilid II, Ini Plus MinusnyaHeboh Wacana `Tax Amnesty` Jilid II, Ini Plus MinusnyaJumat 28 Mei 2021 09:47Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Rencana tax amnesty jilid II akan segera dibahas di parlemen. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengungkapkan yang dibahas antara lain Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan.selengkapnya

 Dukungan Pembentukkan Aturan Pajak di UE MeningkatDukungan Pembentukkan Aturan Pajak di UE MeningkatSenin 10 Sep 2018 11:04Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire memberi sinyal bahwa dukungan terhadap rencana Uni Eropa yang ingin mengutip pajak dari perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai meningkat.selengkapnya

 Reformasi pajak terancam mandekReformasi pajak terancam mandekRabu 14 Feb 2018 13:46Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Setahun program amnesti pajak berlalu, reformasi perpajakan yang dijanjikan pemerintah belum banyak terdengar gaungnya. Padahal, reformasi pajak ini penting untuk menjangkau potensi pajak secara lebih luas.selengkapnya

 Selamatkan BPJS Kesehatan, YLKI Sarankan Cukai Rokok Naik 57%Selamatkan BPJS Kesehatan, YLKI Sarankan Cukai Rokok Naik 57%Selasa 9 Okt 2018 15:10Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa salah satu solusi terbaik guna menyelamatkan BPJS Kesehatan selaku operator program JKN dari defisit finansialnya dengan menaikkan cukai rokok hingga sebesar 57%.selengkapnya

 Dukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenDukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenSelasa 26 Mar 2019 14:10Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.selengkapnya

 PERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitPERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitSelasa 30 Okt 2018 09:43Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Dengan memperhatikan tren tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2018 diperkirakan kurang lebih berada di angka Rp1.300 triliun saja.selengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Kamis 2 Feb 2023 08:31Ridha Anantidibaca 1670 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

 Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniRabu 1 Feb 2023 14:00Ridha Anantidibaca 931 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :