Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 996 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Tingkat Kepatuhan Korporasi Lapor SPT Hanya 23,6 PersenTingkat Kepatuhan Korporasi Lapor SPT Hanya 23,6 PersenSelasa 16 Apr 2019 13:41Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Jumlah wajib pajak (WP) korporasi yang melaporkan SPT tahun pajak 2018 masih jauh dari target.selengkapnya

 Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Rabu 9 Jan 2019 10:16Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Sejumlah kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan kepada pemerintah agar dapat menurunkan besaran pengenaan tarif pajak untuk PPh Badan menjadi sebesar 17% agar meningkatkan daya saing.selengkapnya

 Ditjen Pajak Serius Awasi Kepatuhan KorporasiDitjen Pajak Serius Awasi Kepatuhan KorporasiSenin 5 Ags 2019 15:11Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak terus mengawasi kepatuhan wajib pajak korporasi, termasuk melakukan mitigasi risiko jika ada wajib pajak (WP) yang memecah usahanya demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.selengkapnya

 Menyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiMenyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiJumat 25 Nov 2016 14:23Ajeng Widyadibaca 888 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, perusahaan tersebut berpotensi ikut dijerat pidana.selengkapnya

 Pajak aksi korporasi dan transaksi ikut sokong PPhPajak aksi korporasi dan transaksi ikut sokong PPhSelasa 9 Jan 2018 15:32Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Sampai 31 Desember 2017, pemerintah mencatat penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.151,5 triliun atau mencapai 89,74% dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Dengan pencapaian tersebut, maka penerimaan pajak tahun 2017 mencatatkan shortfall sebesar Rp 132,1 triliun.selengkapnya

 Dividen korporasi ditebar, pemerintah panen pajakDividen korporasi ditebar, pemerintah panen pajakKamis 26 Apr 2018 10:17Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Musim pembagian dividen final tahun buku 2017 segera dimulai. Hal itu positif bagi pemegang saham. Di sisi lain, musim pembagian dividen juga bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pajak.selengkapnya

 Sektor Tambang Lesu, Kinerja Penerimaan PPh Korporasi SeretSektor Tambang Lesu, Kinerja Penerimaan PPh Korporasi SeretSelasa 6 Ags 2019 14:50Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sektor tambang melorot dibandingkan dengan semester I/2018. Hal ini disebabkan oleh anjloknya harga komoditas di pasar global.selengkapnya

 Penerbitan Sukuk Korporasi Diharapkan Meningkat Berkat Tax AmnestyPenerbitan Sukuk Korporasi Diharapkan Meningkat Berkat Tax AmnestyRabu 3 Ags 2016 11:10Administratordibaca 1070 kaliSemua Kategori

Penerapan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dalam negeri. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan permintaan sukuk oleh pemerintah.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak Korporasi Diingatkan Jangan Bebani APBNPemangkasan Pajak Korporasi Diingatkan Jangan Bebani APBNSelasa 26 Mar 2019 14:02Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi, diingatkan oleh Ekonom dari dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Seperti diterangkan apabila pajak korporasi dipangkas, maka bakal mengurangi pemasukan bagi APBN apabila tidak dibarengi dengan perluasan tax base.selengkapnya

 IMF: Tren Penurunan Pajak Korporasi Perlu Disikapi SeriusIMF: Tren Penurunan Pajak Korporasi Perlu Disikapi SeriusJumat 19 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Selama 30 tahun terakhir, tarif pajak korporasi di semua negara telah jatuh ke level yang sangat rendah.selengkapnya

 Hipmi: Penurunan Pajak Korporasi Bantu Tingkatkan EkonomiHipmi: Penurunan Pajak Korporasi Bantu Tingkatkan EkonomiSenin 25 Mar 2019 15:08Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyambut baik rencana pengaturan penurunan pajak korporasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan insentif dalam untuk mendorong daya saing industri dan akselerasi ekonomi.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar UtangSri Mulyani Minta Korporasi Waspada Risiko Gagal Bayar UtangJumat 4 Okt 2019 15:17Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk waspada dan mencegah risiko gagal bayar utang, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi RI.selengkapnya

 Optimalisasi Penerimaan Pajak, Orang Kaya & Korporasi Jadi IncaranOptimalisasi Penerimaan Pajak, Orang Kaya & Korporasi Jadi IncaranRabu 2 Okt 2019 15:19Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua Kategori

Peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) badan dan wajib pajak orang pribadi (orang kaya) menjadi prioritas otoritas pajak.selengkapnya

 Kadin Usul Penurunan Tarif PPh Korporasi yang Serap Banyak PekerjaKadin Usul Penurunan Tarif PPh Korporasi yang Serap Banyak PekerjaRabu 9 Jan 2019 14:20Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyarankan pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, khususnya bagi perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tujuannya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan daya saing Indonesia.selengkapnya

 Setelah Direlaksasi, 7 Korporasi Dengan Nilai Investasi Rp153,6 Triliun Minati Tax HolidaySetelah Direlaksasi, 7 Korporasi Dengan Nilai Investasi Rp153,6 Triliun Minati Tax HolidayKamis 18 Okt 2018 10:57Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memperluas cakupan jenis usaha yang mendapatkan fasilitas tax holiday kepada para pelaku usaha guna mendorong investasi.selengkapnya

 PPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakPPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakRabu 7 Okt 2020 15:35Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan relaksasi atas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalKamis 18 Jan 2018 10:19Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

 Ditjen Pajak Optimistis Kepatuhan Wajib Pajak Korporasi MeningkatDitjen Pajak Optimistis Kepatuhan Wajib Pajak Korporasi MeningkatKamis 3 Mei 2018 08:50Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak yakin rasio kepatuhan wajib pajak (WP) badan bakal naik dibandingkan dengan tahun lalu.selengkapnya

 Relaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamRelaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamJumat 9 Feb 2018 09:42Ridha Anantidibaca 912 kaliSemua Kategori

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat menyatakan relaksasi pajak korporasi di AS yang baru disahkan pada Desember 2017 memberi keuntungan amat sedikit bagi pekerja dibandingkan kepada pemegang saham korporasi. Mereka mengindentifikasi lebih dari dua puluh korporasi melakukan aksi beli kembali saham sejak 5 Januari 2018. Termasuk di dalamnya para raksasa perbankan, energi, manufaktur, dan ritel.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :