General Manager of Retail Banking Product Consumer Banking Indonesia Standard Chartered, Jacqueline Hartono mengatakan, pihaknya mendukung penuh regulasi sinkronisasi data nasabah kartu kredit yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Ditjen Pajak ingin melakukan sinkronisasi data untuk mengetahui apakah data belanja nasabah sesuai dengan penghasilannya.selengkapnya

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen dalam bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di antaranya melalui perbanyakan kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto-create ID Billing.selengkapnya

Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) pada peringatan Hari Pajak bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bentuknya, Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto create ID billing.selengkapnya

Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam membayar pajak. Direktur Distribusi dan Jaringan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Dasuki Amsir mengatakan Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet perbankan (internet banking), layanan perbankan dalam gawai (mobile banking), agen laku pandai, dan ATM yang memiliselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyukseskan program amnesti pajak, kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri.selengkapnya

Center for Banking Crisis (CBC) merilis hasil penelitiannya tentang pelaksanaan program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, ada beberapa hal yang menghambat di lapangan pada tahap I pelaksanaannya.selengkapnya

Kalangan pengusaha kembali mengeluhkan ketentuan baru perpajakan. Kali ini, terkait kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya. Aturan itu semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.selengkapnya

Mulai 1 Oktober 2019 turis asing dapat meminta pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nilai minimum Rp500.000 yang dapat diakumulasikan dari struk belanja di lebih dari satu toko retail yang berpartisipasi dalam skema VAT Refund for Tourists.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya. Padahal, aturannya sudah dirilis dan semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.selengkapnya

Pelaku usaha dari sektor jasa agen travel dan retail konvensional meminta pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan bisnis. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha khawatir, terlebih ada sebagian pemain bisnis konvensional adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

Penunjukkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro dipercaya oleh Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri sebagai poin krusial dalam pergantian Kabinet Kerja jilid II. Dia menambahkan target utama Menkeu baru saat ini adalah menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung membayar pajaknya lewat jaringan ATM Bank BJB, gerai retail modern, hingga toko online.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak menunda aturan yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan dalam faktur pajak elektronik (e-faktur), Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semestinya aturan tersebut berlaku mulai 1 April 2018.selengkapnya

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa data kartu kredit ternyata berdampak pada penurunan transaksi dari nasabah. Setelah BCA, kini BNI pun mengaku adanya penurunan transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Konsumer Banking BNI, Anggoro Eko Cahyo, penurunan transaksi kartu kredit telah mencapai 3 persen. Namun, saat ini transaksi telah kembali naik.selengkapnya

Mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara dengan sistem e-Billing. Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak harus membuat kode billing dan membayar melalui ATM, Teller, atau Internet Banking. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui media internet, serta tidak perlselengkapnya

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce berpotensi memantik kecemburuan. Pasalnya, dalam rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang tengah dibahas pemerintah, skema pajak yang disiapkan hanya untuk e-commerce yang melalui marketplace.selengkapnya

Per 1 Juli, pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos, hanya bisa secara online atau daring, melalui e-Billing. "Sistem pembayaran pajak berbasis manual, atau hard copy yang selama ini dilayani bank BUMN serta kantor pos, berakhir 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Jumat (10/6/2016).selengkapnya

Wajib Pajak (WP) harus mulai bersiap dengan sistem pembayaran pajak elektronik atau e-billing system, yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016. Dengan e-billing, semua pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan kode billing berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya