Aliran dana asing terus membanjiri tanah air sebelum dan ketika penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Pemerintah menyatakan hal tersebut juga didukung oleh sentimen dari global.selengkapnya
Kementerian Keuangan berencana memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan. Tak hanya itu, Kemenkeu juga akan mengenakan pajak bagi warisan. Rencana ini kemudian dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.selengkapnya
Kementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.selengkapnya
Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan penerimaan negara tahun ini masih dibayangi risiko shortfall atau penurunan penerimaan pajak. Hal ini seiring dengan ancaman fluktuasi nilai tukar rupiah.selengkapnya
Kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) semakin melambat. Baik penerimaan PBB di pemerintah pusat yang meliputi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P3) maupun PBB di daerah yaitu perdesaan dan perkotaan (P2) tidak optimal.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa di kisaran 5%, dimana pertumbuhan itu bisa menjadi titik balik bagi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi anjlok tahun ini.selengkapnya
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetyantono menilai, defisit anggaran pada akhir 2017 akan melebihi proyeksi dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengaku, proyeksi defisit anggaran bisa mencapai 2,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan hingga September 2018, mencapai Rp1.024,51 triliun atau 63,32 persen dari target APBN 2018, yang sebesar Rp1.618,1 triliun.selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016 yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian saat ini.selengkapnya
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut penerimaan pajak pada tahun ini akan berada di bawah target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.577,56 triliun. "Kondisi APBN cukup ketat.selengkapnya
Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) memperkirakan hingga akhir tahun penerimaan pajak akan mencapai 94% dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 1.424 triliun. Dimana, shortfall pajaknya diperkirakan sekitar Rp 80 triliun.selengkapnya
Wacana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif mendapatkan pertentangan dari sebagian pihak yang merasa dirugikan.selengkapnya
Di tengah masih belum segarnya kondisi perekonomian nasional, pemerintah menyatakan akan mengitung ulang proyeksipenerimaan perpajakan tahun 2016 secara lebih realistis. Hal ini ditandaskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.selengkapnya
Kementerian Keuangan kembali menyambangi Komisi XI DPR RI untuk membahas rencana pengenaan cukai pada kantong plastik, Rabu (19/2).selengkapnya
Diskresi dari kementerian untuk menghapus denda 200% merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi kunci.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kesehatan masyarakat. Ini menjadi prioritas di tengah pandemi virus corona.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas peserta program amnesti pajak adalah para wajib pajak besar yang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada wajib pajak untuk segera mengikuti program amnesti pajak, mengingat waktunya terbilang singkat hanya 9 bulan. "Ini adalah kesempatan emas, negara lain mengadakan tax amnesti ada yang empat bulan, kami mengambil 9 bulan sampai akhir Maret 2016," tutur Kasi Waskon KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2) Direktorat Jenderal Pajak Teguh Hadi Wardoyoselengkapnya
Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya