Setelah Aksi Protes, Presiden Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBMSetelah Aksi Protes, Presiden Prancis Tunda Kenaikan Pajak BBMKamis 6 Des 2018 14:18Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua Kategori

Setelah aksi protes yang berujung kerusuhan, Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menunda rencana kenaikan pajak BBM. Inilah krisis terberat presiden yang dulu dielu-elukan membawa pembaruan.selengkapnya

 Setelah protes luas, Presiden Perancis Emmanuel Macron tunda kenaikan pajak BBMSetelah protes luas, Presiden Perancis Emmanuel Macron tunda kenaikan pajak BBMKamis 6 Des 2018 13:27Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Presiden Perancis Emmanuel Macron bereaksi terhadap aksi protes luas "rompi kuning" dan mengirim Perdana Menteri Edouard Philippe berbicara kepada publik, Selasa (4/12). Philippe mengumumkan penundaan pajak BBM dan kenaikan harga listrik lewat televisi.selengkapnya

 Importir protes, Bea Cukai bergemingImportir protes, Bea Cukai bergemingRabu 30 Mei 2018 11:22Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Meski mendapat penolakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) bergeming dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.229/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional. Ditjen Bea Cukai yakin aturan yang diimplementasikan 28 Januari 2018 tersebut tidak bermasalah.selengkapnya

 Pelaku Usaha Protes Pajak Toko DaringPelaku Usaha Protes Pajak Toko DaringSelasa 15 Jan 2019 10:36Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Perkembangan dunia internet telah mengubah gaya hidup masyarakat dan mendorong industri e-commerce ber­kem­bang pesat di negeri berpenduduk 260 juta ini.selengkapnya

 DJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFDDJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFDAhad 6 Mar 2016 17:36Administratordibaca 1823 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah DJP Riau Kepri mengadakan aksi simpatik di Car Free Day (CFD), Minggu (6/3/2016). Kasi Humas Kanwil DJP Riau Kepri, Mariyaldi mengatakan aksi tersebut dalam rangka penyampaian SPT Tahunan kepada warga Pekanbaru. "Aksi simpatik ini baru pertama kali Kita adakan di tahun 2016 ini. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membertahukan kepada warga wajib pajak bahwasanya pembayaran tagihanselengkapnya

 Aksi Saling Gertak di Tax AmnestyAksi Saling Gertak di Tax AmnestyKamis 28 Apr 2016 15:58Administratordibaca 1052 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tak sabar dengan leletnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Mendekati masa reses 29 April, parlemen lewat komisi XI tak juga masuk substansi isi undang-undang tax amnesty, namun masih menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli dan lembaga terkait.selengkapnya

 Geruduk Kantor Pajak, Dokter di Kendari Protes Potongan 100%Geruduk Kantor Pajak, Dokter di Kendari Protes Potongan 100%Senin 8 Apr 2019 11:08Ridha Anantidibaca 1081 kaliSemua Kategori

Puluhan dokter spesialis yang bertugas di RS Bahteramas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi Kantor Pajak Kendari, Jumat (5/4/2019). Kedatangan mereka untuk mengajukan protes atas pemotongan pajak profesi sebesar 100 persen yang dilakukan sejak 2018.selengkapnya

 Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Rabu 30 Mei 2018 13:14Ridha Anantidibaca 2697 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menolak wacana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk biji kopi. Sebab menurut ekspor yang dilakukan berupa biji kopi dan bukannya bubuk kopi, sehingga tentunya akan sangat merugikan pengusaha jika tetap dikenakan PPN.selengkapnya

 Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesRabu 22 Feb 2017 13:14Ajeng Widyadibaca 5716 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 Pajak aksi korporasi dan transaksi ikut sokong PPhPajak aksi korporasi dan transaksi ikut sokong PPhSelasa 9 Jan 2018 15:32Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Sampai 31 Desember 2017, pemerintah mencatat penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.151,5 triliun atau mencapai 89,74% dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Dengan pencapaian tersebut, maka penerimaan pajak tahun 2017 mencatatkan shortfall sebesar Rp 132,1 triliun.selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok memicu protes dari kalangan petani tembakauKenaikan cukai rokok memicu protes dari kalangan petani tembakauSenin 28 Okt 2019 12:50Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menuai protes dari kalangan petani tembakau.selengkapnya

 Aksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` HasilAksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` HasilJumat 7 Okt 2016 14:35Administratordibaca 623 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis Google akan membayar pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pasalnya, sejak bulan lalu, Google mulai menunjukkan itikad baik dengan bersedia untuk menjalani tahap pemeriksaan.selengkapnya

 Masih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauMasih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauSelasa 12 Nov 2019 15:41Ridha Anantidibaca 773 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta perbaikan data guna menjembatani protes daerah yang mempertanyakan skema perhitungan besaran dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2020.selengkapnya

 Kenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiKenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiSenin 28 Okt 2019 10:06Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diproyeksi akan mendorong aksi borong pita cukai yang biasanya terjadi pada akhir tahun.selengkapnya

 Awas, aksi penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai marak terjadiAwas, aksi penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai marak terjadiRabu 4 Mar 2020 14:31Ridha Anantidibaca 1519 kaliSemua Kategori

Upaya penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai kembali marak terjadi. Mulai dari modus seperti lelang barang dengan harga murah, penjualan online, meminta pembayaran pajak via chat pribadi dengan mengatasnamakan pegawai Bea Cukai, hingga modus penipuan berkedok barang kiriman dari luar negeri.selengkapnya

 Aksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiAksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiRabu 25 Mei 2016 14:03Administratordibaca 1057 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Akan tetapi, aturan ini meresahkan nasabah pemegang kartu kredit semenjak didengungkan pada tanggal 22 Maret 2016.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tunda Aksi `Intip` Kartu Kredit, Ini AlasannyaDitjen Pajak Tunda Aksi `Intip` Kartu Kredit, Ini AlasannyaSelasa 5 Jul 2016 07:54Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kebijakan yang mewajibkan 23 bank penerbit kartu kredit melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya, seiring dengan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak yang mulai efektif pada hari ini.selengkapnya

 Industri makanan minuman protes penetapan BMAD kemasan plastik dari tiga negaraIndustri makanan minuman protes penetapan BMAD kemasan plastik dari tiga negaraJumat 20 Apr 2018 14:20Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Kalangan industri makanan dan minuman menolak usulan petisi yang dilakukan Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSyFI) terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) sebesar 5%-26%.selengkapnya

 Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Jumat 6 Des 2019 14:16Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian akan terciptanya konsensus pemajakan ekonomi digital terus memicu aksi-aksi unilateral di sejumlah negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :