Salah satu komponen vital dalam program Reformasi Perpajakan, yakni core tax administration system ditargetkan bisa dibangun pada 2019.selengkapnya

Molornya proses pengadaan sistem inti perpajakan alias core tas system dinilai tak bisa ditolelir karena terkait dengan implementasi program lain dalam rangka reformasi perpajakan.selengkapnya

Peluncuran core billing 2.0 yang merupakan sistem hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan Bank Mandiri diharapkan memperbaiki pelayanan pembayaran pajak.selengkapnya

Pengadaan sistem inti perpajakan atau core tax system terancam molor. Pasalnya, proses pengadaan procurement agent yang sedianya sudah dilakukan sejak 2 April 2019 mundur sampai dengan September 2019.selengkapnya

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan. Anggaran ini akan digunakan sampai proyek pengadaan tersebut bisa optimal pada 2024.selengkapnya

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan perkembangan terbaru pengadaan sistem integrator untuk sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system.selengkapnya

Pembaruan core tax administration system yang kini sudah uzur akan segera dilakukan. Langkah ini bakal menambah daya gedor otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah membangun core tax system atau sistem teknologi informasi perpajakan. Sistem ini ditargetkan bisa rampung pada tahun 2023 mendatang.selengkapnya

Risiko mundurnya pengadaan sistem inti perpajakan atau core tax system bakal memengaruhi efektivitas peningkatkan kinerja otoritas pajaselengkapnya

Direktur Center of Reform on Economics (Core) Muhammad Faisal mengatakan, saat ini pemerintah telah berhasil mendorong konsumsi kelas ke bawah melalui program bantuan sosial (bansos). Hal ini merangsang masyarakat kelas bawah untuk konsumsi.selengkapnya

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai, wacana tim pemenangan Jokowi-Amin untuk mengenakan tarif cukai bagi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menggerus produktivitas masyarakat. Sebab konsumsi BBM umumnya ditujukan untuk transportasi dan kegiatan produksi lainnya.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan bahwa Indonesia akan memiliki wilayah surga pajak atau yang biasa dikenal sebagai tax haven. Menurut Bambang, kebijakan ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia dapat menarik Special Purpose Vehicle (SPV) agar dapat berkantor di Indonesia.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah menetapkan agen pengadaan core tax system yaitu PT PricewaterhouseCoopers CC. Agen Pengadaan ini bertugas melaksanakan pengadaan melalui lelang internasional untuk System Integrator, yaitu penyedia core tax system itu sendiri.selengkapnya

Pemerintah memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Kebijakan ini dipandang bakal mendorong peningkatan ekonomi khusus ekspor manufaktur.selengkapnya

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

Menjaga sistem keuangan menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya iklim ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) mengajak seluruh pihak yang terkait untuk berkoordinasi menciptakan sistem keuangan yang stabil.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya