BNI: Pajak Terhadap Laba Ditahan Sebabkan Double TaxationBNI: Pajak Terhadap Laba Ditahan Sebabkan Double TaxationRabu 11 Jul 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1119 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. meminta pemerintah meninjau kembali wacana penetapan pajak terhadap laba ditahan (retained earnings).selengkapnya

 Pajak laba ditahan, BKF lihat kemungkinan double taxationPajak laba ditahan, BKF lihat kemungkinan double taxationSenin 9 Jul 2018 16:04Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Dalam revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pemajakan atas laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak. Meski begitu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menilai hal ini bisa jadi kurang tepat.selengkapnya

 Laporan dari India: International Taxation Conference 2018 Soroti Implementasi BEPSLaporan dari India: International Taxation Conference 2018 Soroti Implementasi BEPSSenin 10 Des 2018 11:34Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

International Taxation Conference 2018 kembali digelar oleh Foundation for International Taxation dan International Bureau of Fiscal Documentation, serta bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Mumbai, India.selengkapnya

 Prastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamPrastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamRabu 19 Okt 2016 11:16Fauzi Adnandibaca 614 kaliSemua Kategori

Prastowo mengatakan dana di Swiss bukan seperti di Singapura yang dipakai untuk bisnis. Di Swiss, dana tersebut hanya disimpan, bukan diputar lagi untuk kegiatan bisnis. Selain itu, kata Prastowo, WNI sejak dulu juga menjadikan Swiss untuk tempat menyimpan dana.selengkapnya

 Pemda Harus Lebih Inovatif dalam Pemungutan Pajak DaerahPemda Harus Lebih Inovatif dalam Pemungutan Pajak DaerahRabu 14 Ags 2019 14:55Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa tax ratio pajak daerah masih perlu ditingkatkan.selengkapnya

 UJI MATERI TAX AMNESTY: Saksi Pemerintah Sebut Jembatan Mereformasi PajakUJI MATERI TAX AMNESTY: Saksi Pemerintah Sebut Jembatan Mereformasi PajakSenin 31 Okt 2016 13:03Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tax amnesty merupakan salah satu jembatan untuk mereformasi pajak nasional.selengkapnya

 Banyak Tantangan dan Masalah di Bidang PerpajakanBanyak Tantangan dan Masalah di Bidang PerpajakanRabu 9 Mei 2018 13:12Ridha Anantidibaca 3557 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat banyak tantangan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam bidang perpajakan.selengkapnya

 Pelanggaran Sektor SDA, International Tax Planning Jadi ModusnyaPelanggaran Sektor SDA, International Tax Planning Jadi ModusnyaRabu 31 Jul 2019 10:02Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tak menampik sektor sumber daya alam (SDA) memang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi.selengkapnya

 CITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara LamaCITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara LamaAhad 18 Sep 2016 15:05Administratordibaca 808 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, isu Singapura yang akan menjegal pelaksanaan UU pengampunan pajak atau tax amnestymerupakan cara lama.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Kejar Penerimaan Pajak Lebih ObjektifPemerintah Diminta Kejar Penerimaan Pajak Lebih ObjektifKamis 4 Jan 2018 14:45Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Menurut Yustinus, ketegasan pemerintah dalam memungut pajak adalah hal yang perlu namun tetap berdasarkan data yang akurat.selengkapnya

 SUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySelasa 30 Jul 2019 11:34Ridha Anantidibaca 933 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 terkait dengan super deduction tax harus terukur.selengkapnya

 Tanpa Iklim Investasi yang Kondusif, Risiko Outflow Dana Tax Amnesty Kian BesarTanpa Iklim Investasi yang Kondusif, Risiko Outflow Dana Tax Amnesty Kian BesarSelasa 8 Okt 2019 10:03Ridha Anantidibaca 1017 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganggap tanpa dukungan iklim investasi dan stabilitas politik risiko outflow dana repatriasi makin besar.selengkapnya

 Pemerintah Harus Bebenah Diri dalam Program Tax AmnestyPemerintah Harus Bebenah Diri dalam Program Tax AmnestyKamis 22 Sep 2016 08:04Administratordibaca 753 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, mengkritisi sejumlah hal dari pelaksanaan program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang sudah berjalan hingga hari ini.selengkapnya

 Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya!Jumat 6 Apr 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1852 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan temuan BPK terkait penagihan piutang pajak merupakan masalah klasik yang setiap tahun selalu dijumpai.selengkapnya

 Tax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran PajakTax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran PajakRabu 11 Mei 2016 19:41Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Kini, pemerintah dan DPR tengah menggodok RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pembahasannya dikebut agar setoran pajak bisa maksimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi, RUU Tax Amnesty bakal disahkan menjadi UU pada tahun ini. "Feeling saya sih di sahkan pada tahun ini," papar Yustinus di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (11/05/2016).selengkapnya

 Pengamat: Capaian Pengampunan Pajak MengejutkanPengamat: Capaian Pengampunan Pajak MengejutkanJumat 30 Sep 2016 08:01Administratordibaca 570 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan realisasi program pengampunan pajak dengan tebusan yang sudah melebihi 50 persen dari target sangatlah luar biasa.selengkapnya

 Ini Pekerjaan Rumah UU Usai Tax Amnesty DisahkanIni Pekerjaan Rumah UU Usai Tax Amnesty DisahkanSenin 4 Jul 2016 15:53Administratordibaca 876 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana pemerintah menerapkan program Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Insentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonInsentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonRabu 13 Mar 2019 09:39Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tak ideal mengurangi emisi karbon.selengkapnya

 Pengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanPengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanJumat 11 Jan 2019 10:26Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai potensi penerimaan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum dioptimalkan oleh otoritas pajak.selengkapnya

 Ekonomi Global Tak Menentu, Pajak Jadi Tumpuan Danai InfrastrukturEkonomi Global Tak Menentu, Pajak Jadi Tumpuan Danai InfrastrukturSelasa 15 Mei 2018 13:08Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan perpajakan perlu dioptimalkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, terlebih di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang tak menentu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :