Pengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatPengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatRabu 8 Jul 2020 13:49Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya meningkatkan keakurasian data perpajakan dengan implementasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS).selengkapnya

 Bea Cukai Ngurah Rai Selenggarakan Kelas KepabeananBea Cukai Ngurah Rai Selenggarakan Kelas KepabeananKamis 4 Jun 2020 13:45Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Ngurah Rai selenggarakan program kelas kepabeanan secara daring di tengah pandemi, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi tanpa tatap muka langsung, pada Jumat (29/5). Kegiatan ini diikuti puluhan importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan tema Pengisian Modul Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Respon-Respon Modul PIB.selengkapnya

 Peluncuran MPN generasi ketiga dapat mendorong kepatuhan pajakPeluncuran MPN generasi ketiga dapat mendorong kepatuhan pajakSenin 26 Ags 2019 15:18Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Peresmian ini sekaligus menandakan bahwa layanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin go digital .selengkapnya

 Pembayaran Pajak Melalui E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarPembayaran Pajak Melalui E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarSenin 14 Okt 2019 12:56Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Sejak Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) diluncurkan dan bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet pada 23 Agustus 2019, pembayaran pajak bisa dilaksanakan melalui ketiga aplikasi tersebut.selengkapnya

 Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetWah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak Bisa Melalui E-Commerce Mulai JuliKemenkeu: Bayar Pajak Bisa Melalui E-Commerce Mulai JuliJumat 12 Apr 2019 09:44Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang mengembangkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN Gen.3) untuk meningkatkan kinerja sistem bagi pendapatan negara. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kemenkeu RI Didyk Choiroel menyampaikan hal ini akan memungkinkan pembayaran pajak melalui e-commerce.selengkapnya

 Kemenkeu: Pembayaran Pajak via E-Commerce Capai Rp 59,7 MKemenkeu: Pembayaran Pajak via E-Commerce Capai Rp 59,7 MSenin 14 Okt 2019 13:32Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat pembayaran pajak pada sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPNG3) melalui perusahaan perdagangan dalam jaringan (e-commerce) mencapai Rp 59,7 miliar. Penerimaan pajak tersebut masuk melalui sistem MPNG3 yang diluncurkan sejak 23 Agustus 2019 hingga 11 Oktober 2019.selengkapnya

 Bukopin Ditunjuk Jadi Bank Penerima Pajak NegaraBukopin Ditunjuk Jadi Bank Penerima Pajak NegaraSenin 1 Feb 2016 13:01Administratordibaca 2276 kaliSemua Kategori

PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) ditunjuk pemerintah menjadi bank penerima pajak negara melalui peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi ke-2. Atas penunjukkan ini, Bank Bukopin menjadi bank persepsi dalam melayani MPN Generasi ke-2 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 yang dikeluarkan pada 18 Januari 2016.selengkapnya

 Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Rabu 15 Jun 2016 12:53Administratordibaca 1354 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara dengan sistem e-Billing. Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak harus membuat kode billing dan membayar melalui ATM, Teller, atau Internet Banking. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui media internet, serta tidak perlselengkapnya

 Ada kelemahan penatausahaan piutang di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniAda kelemahan penatausahaan piutang di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniSenin 20 Jul 2020 10:16Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.selengkapnya

 BPK temukan kelemahan di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniBPK temukan kelemahan di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniSenin 20 Jul 2020 10:13Ridha Anantidibaca 202 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.selengkapnya

 Perbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunPerbarui Sistem Pajak, DJP Alokasikan Anggaran Rp2,04 TriliunSenin 5 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mengalokasikan anggaran senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan pembaruan sistem inti perpajakan (core tax system).selengkapnya

 Rancangan Perpres Core Tax Administration System Sudah Masuk SetnegRancangan Perpres Core Tax Administration System Sudah Masuk SetnegSenin 5 Feb 2018 11:41Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Pembaruan core tax administration system yang kini sudah uzur akan segera dilakukan. Langkah ini bakal menambah daya gedor otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Kenali Portal Pengguna Jasa Bea Cukai Demi Kemudahan Urus KepabeananKenali Portal Pengguna Jasa Bea Cukai Demi Kemudahan Urus KepabeananSenin 8 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 4757 kaliSemua Kategori

Sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Bea cukai dalam mewujudkan fungsi utamanya, maka disediakannya sistem terintegrasi yang disebut Portal Pengguna Jasa. Sebagai sistem layanan, Portal Pengguna Jasa ini adalah bentuk transparansi kepada user Pengguna Jasa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni user dapat secara realtime melihat status dari layanan yang diajukan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Bakal Punya Sistem Baru, Biaya Pengadaan Rp 3,1 TriliunDitjen Pajak Bakal Punya Sistem Baru, Biaya Pengadaan Rp 3,1 TriliunJumat 18 Mei 2018 13:53Ridha Anantidibaca 773 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersiap untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan. Pembaharuan dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang andal untuk mengolah data perpajakan secara akurat. Proses pengadaan sistem bakal berlangsung selama tujuh tahun dengan biaya mencapai Rp 3,1 triliun.selengkapnya

 Pembangunan core tax system menunggu perpresPembangunan core tax system menunggu perpresKamis 7 Des 2017 10:03Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Salah satu komponen vital dalam program Reformasi Perpajakan, yakni core tax administration system ditargetkan bisa dibangun pada 2019.selengkapnya

 Mulai Bulan Depan, Ini Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Penerimaan Negara TerbaruMulai Bulan Depan, Ini Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Penerimaan Negara TerbaruRabu 14 Okt 2020 13:56Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Pemerintah mereklasifikasi jenis serta menambah saluran pembayaran penerimaan negara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib bayarselengkapnya

 Urusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineUrusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineRabu 5 Sep 2018 10:51Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Cabang Pelabuhan Panjang, hari ini mulai memanfaatkan aplikasi Tempat Penimbunan Sementara berbasis Online (TPS Online) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.selengkapnya

 Bank Mandiri siapkan layanan perbankan untuk transaksi penerimaan negara bukan pajakBank Mandiri siapkan layanan perbankan untuk transaksi penerimaan negara bukan pajakSelasa 5 Jun 2018 14:41Ridha Anantidibaca 762 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Mantan Dirjen Pajak Ini Angkat Bicara soal Wacana Tax Amnesty Jilid IIMantan Dirjen Pajak Ini Angkat Bicara soal Wacana Tax Amnesty Jilid IISelasa 17 Sep 2019 10:25Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Lama tak terdengar, Mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ternyata masih memantau perkembangan perpajakan mutakhir.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :