Ditjen Pajak telah terima laporan data nasabah dari 3.905 lembaga keuanganDitjen Pajak telah terima laporan data nasabah dari 3.905 lembaga keuanganJumat 18 Mei 2018 10:10Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, sudah 81% lembaga keuangan yang melaporkan data nasabah kepada Ditjen Pajak dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 348 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke Pajak348 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke PajakSelasa 20 Mar 2018 09:34Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 3.377 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke Pajak3.377 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke PajakJumat 6 Apr 2018 14:25Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksana keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 Sistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapSistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapRabu 14 Feb 2018 10:49Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

 KPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKamis 1 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Indonesia Budget Center (IBC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus mengawasi anggaran negara menilai berbagai celah dalam kebijakan tarif cukai rokok berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendorong pemerintah melakukan perbaikan.selengkapnya

 Tarif cukai vape 57% dari harga jual telah sesuaiTarif cukai vape 57% dari harga jual telah sesuaiJumat 8 Jun 2018 10:32Ridha Anantidibaca 1099 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pengenaan cukai untuk produk hasil pengolahan tembakau (HPTL) seperti e-cigarette dan cairan rokok elektrik atau vape mulai 1 Juli 2018. Tarif yang dipatok sebesar 57 % dari harga jualselengkapnya

 Jokowi: Data Saya Ada Rp11.000 T dari TAJokowi: Data Saya Ada Rp11.000 T dari TASelasa 2 Ags 2016 07:24Administratordibaca 1983 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di depan 10 ribu wajib pajak. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan telah mengantongi ribuan nama-nama orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. "Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11 ribu triliunselengkapnya

 CITA: Genjot Penerimaan dari Basis Data PajakCITA: Genjot Penerimaan dari Basis Data PajakJumat 8 Jun 2018 14:45Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didorong untuk memanfaatkan basis data yang telah dimiliki untuk menggali potensi penerimaan pajak.selengkapnya

 Pajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSPajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSSenin 18 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) mulai Januari 2017. Data itu dikumpulkan agar memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi sektor e-commerce, termasuk kebijakan perpajakannya.selengkapnya

 65 Negara Kirim Data Harta WNI ke Pajak, dari Mana Saja?65 Negara Kirim Data Harta WNI ke Pajak, dari Mana Saja?Jumat 22 Feb 2019 14:41Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menerima data harta warga negara Indonesia (WNI) dari 65 negara yang menerapkan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI).selengkapnya

 Ditjen Pajak sudah terima data nasabah dari perbankanDitjen Pajak sudah terima data nasabah dari perbankanSelasa 15 Mei 2018 10:31Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Ditjen Pajak akan dapatkan data keuangan WP dari 103 yurisdiksiDitjen Pajak akan dapatkan data keuangan WP dari 103 yurisdiksiSenin 2 Nov 2020 14:38Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendapatkan data informasi keuangan wajib pajak dalam negeri dari 103 yurisdiksi. Langkah ini dilaksanakan dalam rangka program Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai awal November 2020.selengkapnya

 Ditjen Pajak Segera Terima Data Keuangan WNI dari 79 NegaraDitjen Pajak Segera Terima Data Keuangan WNI dari 79 NegaraJumat 6 Apr 2018 11:31Ridha Anantidibaca 708 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak bakal segera menerima informasi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari 79 yurisdiksi. Hal itu seiring dengan pemberlakuan kerja sama global pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Soal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari KorselSoal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari KorselRabu 8 Jun 2016 08:21Administratordibaca 561 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerangkan soal pelaporan data kartu kredit, Indonesia sebenarnya tertinggal jauh dari Korea Selatan (Korsel). Jika Negeri Ginseng -julukan Korsel- sudah melakukan pembukaan data kartu kredit nasabah sejak 25 tahun lalu, maka Indonesia baru mulai berlaku tahun ini.selengkapnya

 Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriSelasa 4 Okt 2016 12:45Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

 Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakSelasa 7 Jun 2016 20:36Administratordibaca 1988 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

 Indonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisIndonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisSelasa 2 Jun 2020 13:21Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengumumkan 103 negara di dunia telah menyetujui pertukaran informasi keuangan otomatis terkait pajak atau automatic exchange of financial account information dengan Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak masih mengolah data dari 65 negara yang diterima melalui AEoIDitjen Pajak masih mengolah data dari 65 negara yang diterima melalui AEoISelasa 26 Feb 2019 15:52Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengolah data yang diterima melalui sistem Automatic Exchange of Information (AEoI). Karena itu, pemerintah belum bisa membeberkannya ke publik. Sejauh ini pemerintah telah menerima data dari 65 negara.selengkapnya

 Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNSenin 20 Nov 2017 10:02Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

 3,2 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT3,2 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPTSelasa 6 Mar 2018 15:15Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2017 telah mencapai 3,2 juta hingga 5 Maret 2018. Robert mengimbau masyarakat untuk segera melaksanakan pelaporan SPT dan tidak menunggu batas akhir pelaporan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :