Revisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniRevisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniSenin 26 Nov 2018 09:57Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya

 Dongkrak Rasio Pajak: Strategi Ada, tapi Perlu Payung Undang-undangDongkrak Rasio Pajak: Strategi Ada, tapi Perlu Payung Undang-undangSenin 5 Mar 2018 11:26Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim sudah mempunyai strategi untuk meningkatkan rasio pajak, hanya saja proses pengesahan UU menghambat realisasi tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSabtu 6 Ags 2016 10:38Administratordibaca 960 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar pengusaha dapat ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan ini dijalankan agar pemerintah dapat memperluas basis pajak.selengkapnya

 Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangSelasa 16 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1518 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

 Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariSelasa 17 Mei 2016 18:55Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

 10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPRSelasa 16 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1500 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

 Penerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiPenerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiJumat 21 Sep 2018 10:24Ridha Anantidibaca 1006 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan cukai plastik pada bulan Juli 2018 tidak sesuai harapan. Buktinya sampai saat ini cukai plastik belum juga diberlakukan.selengkapnya

 Bea Cukai Undang 500 EksportirBea Cukai Undang 500 EksportirRabu 8 Ags 2018 14:49Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke IstanaSabtu 10 Des 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 719 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya

 SOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSabtu 10 Des 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 831 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan sosialisasi tax amnesty yang kedua di Istana Negara, malam ini.selengkapnya

 Setelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar NegeriSetelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar NegeriSenin 4 Jul 2016 11:56Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu. Menurut Jokowi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dia juga memastikan direktorat pajak akan bekerja mengelola uang yang masuk untuk kepentingan bangselengkapnya

 Bea Cukai Undang 500 Pengusaha Bahas Strategi Peningkatan Ekspor NasionalBea Cukai Undang 500 Pengusaha Bahas Strategi Peningkatan Ekspor NasionalRabu 8 Ags 2018 14:02Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Undang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerUndang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerRabu 18 Jul 2018 09:27Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Bagi masyarakat, khususnya para traveler antar negara, aturan kepabeanan terkait barang bawaan penumpang dan barang kiriman merupakan dua kebijakan pemerintah yang kerap dibahas. Bagaimana tidak, aktivitas melancong para traveler dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kedua aturan tersebut. Demi menambah pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya para traveler, Bea Cukai mensosialisasikaselengkapnya

 Bea Cukai Purwakarta Undang Puluhan Perusahaan Beberkan Manfaat Kawasan Berikat MandiriBea Cukai Purwakarta Undang Puluhan Perusahaan Beberkan Manfaat Kawasan Berikat MandiriJumat 30 Ags 2019 11:27Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Purwakarta merupakan salah satu wilayah dengan pengusaha yang bersinggungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor terbanyak di wilayah pulau Jawa.selengkapnya

 Pedagang Toko Oleh-oleh Haji Kaget Arab Saudi Tarik Pajak 5%Pedagang Toko Oleh-oleh Haji Kaget Arab Saudi Tarik Pajak 5%Selasa 2 Jan 2018 14:58Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, seiring dengan turunnya harga minyak dunia di negara-negara timur tengah.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiArab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiSelasa 2 Jan 2018 15:05Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, dikhawatirkan bisa membuat barang yang dipasok dari sana harganya naik.selengkapnya

 Bawa Oleh-oleh Tak Ada Nota, Bebas Pajak di BandaraBawa Oleh-oleh Tak Ada Nota, Bebas Pajak di BandaraSelasa 2 Jan 2018 10:04Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan tidak akan mencari-cari celah guna mengejar penerimaan negara dari barang impor penumpang untuk kepentingan pribadi.selengkapnya

 Tax Amnesty Dianggap Aib oleh Sebagian PengusahaTax Amnesty Dianggap Aib oleh Sebagian PengusahaJumat 23 Sep 2016 07:47Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Wahyu K. Tumakaka mengatakan, tidak semua pengusaha yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty ingin diekspose oleh media dan diketahui publik. Meski tidak sedikit pengusaha yang ketika ikut amnesti pajak diliput banyak media.selengkapnya

 51 Selebgram Bakal Dikenakan Pajak Oleh DJP51 Selebgram Bakal Dikenakan Pajak Oleh DJPJumat 18 Jan 2019 14:12Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Kerap Dianggap Perangkap Oleh PengusahaTax Amnesty Kerap Dianggap Perangkap Oleh PengusahaRabu 4 Mei 2016 05:15Administratordibaca 1190 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Ketua Asosiasi Pengembang perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ‎(Apersi) Eddy Ganefo jangan disalahartikan untuk membuat takut pengusaha. Apalagi menurutnya masih banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah perangkap pemerintah buat pengusaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :