Pelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapPelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapSenin 19 Sep 2016 20:22Administratordibaca 1686 kaliSemua Kategori

Peraturan menteri (Permen) tentang perusahaan konten berbasis internet asal global atau over the top (OTT) belum juga rampung. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan pelaku OTT tetap harus membentuk badan usaha tetap (BUT) atawa permanent establishment (PE) di Indonesia.selengkapnya

 Dirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapDirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapRabu 18 Mei 2016 17:38Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya

 Usaha tutup selama Ramadan, Wajib Pajak tetap diminta laporanUsaha tutup selama Ramadan, Wajib Pajak tetap diminta laporanKamis 24 Mei 2018 10:56Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengimbau pengusaha atau pengelola usaha yang tutup selama Ramadan untuk segera melapor. Jika tidak melapor akan dihitung sebagaimana pajak beroperasi seperti biasa.selengkapnya

 Kemkeu: Pajak Google merupakan konsekuensi sebagai badan usaha tetapKemkeu: Pajak Google merupakan konsekuensi sebagai badan usaha tetapRabu 4 Sep 2019 10:01Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

PT Google Indonesia akan mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% kepada pemasang iklan yang ada di Indonesia.selengkapnya

 Menko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaMenko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaAhad 18 Sep 2016 09:12Administratordibaca 1665 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Google harus menjadi badan usaha tetap (BUT) apabil ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Kepatuhan wajib pajak adalah kunciKepatuhan wajib pajak adalah kunciJumat 24 Nov 2017 09:44Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Diskresi dari kementerian untuk menghapus denda 200% merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi kunci.selengkapnya

 Sri Mulyani: Prioritas Pertama APBN Adalah KesehatanSri Mulyani: Prioritas Pertama APBN Adalah KesehatanKamis 19 Mar 2020 14:25Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kesehatan masyarakat. Ini menjadi prioritas di tengah pandemi virus corona.selengkapnya

 Menkeu: Prioritas Amnesti Pajak adalah WP BesarMenkeu: Prioritas Amnesti Pajak adalah WP BesarKamis 1 Sep 2016 15:11Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas peserta program amnesti pajak adalah para wajib pajak besar yang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.selengkapnya

 Ini Adalah Kesempatan Emas Bagi Wajib PajakIni Adalah Kesempatan Emas Bagi Wajib PajakSenin 22 Ags 2016 19:31Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada wajib pajak untuk segera mengikuti program amnesti pajak, mengingat waktunya terbilang singkat hanya 9 bulan. "Ini adalah kesempatan emas, negara lain mengadakan tax amnesti ada yang empat bulan, kami mengambil 9 bulan sampai akhir Maret 2016," tutur Kasi Waskon KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2) Direktorat Jenderal Pajak Teguh Hadi Wardoyoselengkapnya

 Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasSenin 20 Nov 2017 10:05Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

 Panglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalPanglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalKamis 31 Mar 2016 13:52Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty Bukan Berarti Dulunya Adalah Pengemplang PajakIkut Tax Amnesty Bukan Berarti Dulunya Adalah Pengemplang PajakSelasa 4 Okt 2016 13:19Administratordibaca 635 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun menegaskan bahwa peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak identik dengan pengemplang pajak. Menurutnya, peserta pengampunan pajak tidak bisa digeneralisir pengempang pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSelasa 22 Nov 2016 15:57Ajeng Widyadibaca 929 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak akan memberi ampun kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap Rp1,3 miliar. Baginya hal tersebut bentuk pengkhianatan terhadap negara.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Wacana PPh Bunga Obligasi 0 Persen adalah Salah KutipDitjen Pajak : Wacana PPh Bunga Obligasi 0 Persen adalah Salah KutipSenin 26 Ags 2019 11:49Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyebut ada kesalahan pengutipan dari wacana pemangkasan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau kontrak investasi kolektif-efek beragun aset (KIK-EBA) hingga 0%.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan Penghitungan Sisa Imbalan Bunga Adalah OpsionalDitjen Pajak Tegaskan Penghitungan Sisa Imbalan Bunga Adalah OpsionalRabu 1 Ags 2018 15:00Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak menyebut frasa mengenai ‘pajak yang akan terutang' untuk menghitung besaran sisa imbalan bunga sifatnya opsional.selengkapnya

 DPN APTI: Cukai rokok naik adalah akar pandemi bagi petani tembakauDPN APTI: Cukai rokok naik adalah akar pandemi bagi petani tembakauSenin 23 Ags 2021 10:10Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpendapat rencana pemerintah akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022 akan berdampak pada penurunan volume rokok. Akibatnya, penyerapan tembakau turun. Turunnya penyerapan tembakau sangat dirasakan petani.selengkapnya

 Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Jumat 25 Nov 2016 13:53Ajeng Widyadibaca 1194 kaliSemua Kategori

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

 Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSabtu 6 Ags 2016 15:07Administratordibaca 1939 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

 Prioritas Amnesti Pajak adalah Wajib Pajak BesarPrioritas Amnesti Pajak adalah Wajib Pajak BesarKamis 1 Sep 2016 14:55Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas peserta program amnesti pajak adalah para wajib pajak besar yang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. "Instruksi saya sekarang adalah melihat dan memprioritaskan wajib pajak besar," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu malam.selengkapnya

 RUU KUP, dunia usaha masih diberatkanRUU KUP, dunia usaha masih diberatkanKamis 7 Des 2017 11:22Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menilai, skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP saat ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Pemerintah sendiri ingin mengubah ketentuan ini dalam RUU KUP yang baru namun hal ini dirasa memberatkan oleh pengusaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :