Tax Amnesty Bikin Data Wajib Pajak Lebih ValidTax Amnesty Bikin Data Wajib Pajak Lebih ValidKamis 30 Jun 2016 16:07Administratordibaca 808 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro‎ mengklaim ada banyak manfaat dan tujuan sehubungan dengan keputusan DPR dan pemerintah menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bambang menilai, tax amnesty dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatanselengkapnya

 Ditjen Pajak: Substansi draf RUU PPh yang beredar tidak validDitjen Pajak: Substansi draf RUU PPh yang beredar tidak validJumat 26 Jul 2019 09:46Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menampik pemberitaan soal isi dari draf Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang beredar.selengkapnya

 Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidSenin 22 Jan 2018 13:21Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

 Keuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih AwalKeuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih AwalSelasa 9 Ags 2016 13:28Administratordibaca 695 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menegaskan. langkah Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bagi wajib pajak yang menyimpan aset hartanya di luar negeri dipastikan terserap sesuai portofolio yang tengah disiapkan. Jokowi menyebutkan, portofolio aset tersebut di antaranya bursa, reksadana, industri keuangan, dana pensiun, dan asuransi.selengkapnya

 Hati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidHati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidKamis 9 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 538 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan guna mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur (idle). Namun, sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah diminta untuk mendata lebih dulu seperti apa klasifikasi tanah menganggur yang akan dikenakan pajak progresif.selengkapnya

 Wajib Pajak Patuh Jika Sistem Administrasi Lebih SederhanaWajib Pajak Patuh Jika Sistem Administrasi Lebih SederhanaRabu 2 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan adalah dukungan sistem administrasi kepatuhan yang lebih sederhana.selengkapnya

 Telat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaTelat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaKamis 19 Apr 2018 15:07Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut ada sekitar 3 juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 mereka. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.selengkapnya

 Jaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaJaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaSenin 2 Mar 2020 15:24Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Demi memperluas Wajib Pajak (WP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia.selengkapnya

 Proses pengajuan surat permohonan wajib pajak dalam negeri jadi lebih sederhanaProses pengajuan surat permohonan wajib pajak dalam negeri jadi lebih sederhanaRabu 26 Des 2018 13:31Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru yang menyederhanakan proses administrasi wajib pajak dalam negeri (WPDN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018.selengkapnya

 Dorong Wajib Pajak Kakap Berinvestasi, Pemerintah Siapkan Paket Insentif yang Lebih OkeDorong Wajib Pajak Kakap Berinvestasi, Pemerintah Siapkan Paket Insentif yang Lebih OkeRabu 14 Mar 2018 10:01Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa paket insentif investasi yang tengah dirancang pemerintah akan segera diselesaikan paling lama akhir bulan ini.selengkapnya

 Agar lebih mudah, pelaku usulkan skema wajib pungut PPN untuk pajak fintechAgar lebih mudah, pelaku usulkan skema wajib pungut PPN untuk pajak fintechSelasa 19 Feb 2019 13:31Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Para investor alias pemberi pinjaman lewat paltform fintech P2P lending bakal dimudahkan untuk mengurus pajak. Pasalnya skema pemotongan pajak sedang diupayakan untuk diubah.selengkapnya

 Ditjen Pajak catat lebih 8.000 wajib pajak telah ajukan pembetulan SPT tahunan 2019Ditjen Pajak catat lebih 8.000 wajib pajak telah ajukan pembetulan SPT tahunan 2019Rabu 1 Jul 2020 15:09Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Direktur Pelayanan, Penyuluha, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sampai dengan hari ini sudah lebih dari 8.000 wajib pajak (WP) yang mengajukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan 2019.selengkapnya

 Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Lebih Awal, Ditjen Pajak Kirim Surat CintaImbau Wajib Pajak Lapor SPT Lebih Awal, Ditjen Pajak Kirim Surat CintaSelasa 5 Mar 2019 15:47Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Target kepatuhan formal yang cukup ambisius memaksa otoritas pajak melakukan sejumlah terobosan untuk merealisasikannya.selengkapnya

 Menperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarMenperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarJumat 1 Jul 2016 03:48Administratordibaca 1062 kaliSemua Kategori

Insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong harus lebih besar untuk menarik minat investor. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Sorong masuk kategori wilayah terpencil di Indonesia Timur.selengkapnya

 PENYAMPAIAN SPT: Wajib Pajak Rugi Tak Wajib LaporPENYAMPAIAN SPT: Wajib Pajak Rugi Tak Wajib LaporSelasa 6 Feb 2018 09:04Ridha Anantidibaca 2588 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah menyederhanakan mekanisme pelaporan SPT melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Pajak Tar Lebih EfektifPajak Tar Lebih EfektifSenin 17 Sep 2018 09:18Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak kandungan tar rokok dinilai lebih efektif dalam mendorong upaya menekan konsumsi rokok tembakau.selengkapnya

 BMW Sebut PPnBM Baru Lebih AdilBMW Sebut PPnBM Baru Lebih AdilKamis 24 Okt 2019 10:16Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

BMW Group Indonesia menilai tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019 lebih adil dibandingkan peraturan sebelumnya.selengkapnya

 REI Optimistis Pengembang Manfaatkan PPN DTP Lebih BaikREI Optimistis Pengembang Manfaatkan PPN DTP Lebih BaikSenin 9 Ags 2021 10:39Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) optimistis industri properti dapat lebih baik menyambut Perpanjangan masa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun.selengkapnya

 Kemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifKemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifJumat 29 Des 2017 09:22Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarankan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Aprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikAprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikJumat 22 Des 2017 10:42Ridha Anantidibaca 1152 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final dari omzet penjualan suatu produk guna meringankan beban yang ditanggung.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :