Kepatuhan WP Badan Perlu Didukung Aministrasi yang SederhanaKepatuhan WP Badan Perlu Didukung Aministrasi yang SederhanaRabu 11 Apr 2018 09:15Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Peningkatan kepatuhan wajib pajak badan perlu didukung dengan sistem administrasi kepatuhan yang lebih sederhana.selengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 Sri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSri Mulyani: Perlu Pertimbangan Matang untuk Turunkan PPh BadanSelasa 26 Mar 2019 14:58Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,perlu ada pertimbangan yang matang untuk menurunkan PPh badan menjadi 8%. Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 8% dari posisi saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakPenurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakRabu 9 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.selengkapnya

 Syarat Pendaftaran NPWP Badan Dipermudah, Tak Perlu Sertakan SKTU LagiSyarat Pendaftaran NPWP Badan Dipermudah, Tak Perlu Sertakan SKTU LagiKamis 5 Apr 2018 11:22Ridha Anantidibaca 1222 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merevisi persyaratan dalam mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Badan. Revisi yang dimaksud mencakup penghapusan beberapa persyaratan dan memperluas pilihan untuk ketentuan tertentu.selengkapnya

 Sidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungSidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungRabu 18 Mei 2016 12:40Administratordibaca 956 kaliSemua Kategori

Masa persidangan V DPR RI telah dimulai. Ada sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan selesai pembahasannya, salah satunya adalah RUU Pengampunan Pajak. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, pengampunan pajak penting diterapkanselengkapnya

 YLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungYLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungKamis 10 Okt 2019 09:46Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebanyak 23 persen dan harga rokok 35 persen adalah kebijakan yang perlu didukung oleh masyarakat luas dan pembuat kebijakan terkait. Saat ini, ia menilai, ada upaya intervensi pemerintah untuk tidak meningkatkan cukai dan harga rokok.selengkapnya

 Ditentang Industri dan Petani, Simplifikasi Cukai Rokok Didukung Bank DuniaDitentang Industri dan Petani, Simplifikasi Cukai Rokok Didukung Bank DuniaSelasa 21 Jul 2020 09:47Ridha Anantidibaca 210 kaliSemua Kategori

Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya menyatakan, simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai tembakaumerupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga jaminan kesehatan nasional (JKN) dapat dicapai dengan maksimal.selengkapnya

 WP Badan & Profesi DirangkulWP Badan & Profesi DirangkulKamis 17 Nov 2016 11:06Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan dan organisasi profesi menjadi sasaran utama sosialisasi program amnesti pajak hingga Desember 2016 atau tenggat tahap kedua. Sosialisasi tersebut juga mengiringi pendekatan yang telah dilakukan pemerintah secara lebih spesifik dan khusus.selengkapnya

 PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021Jumat 6 Sep 2019 14:38Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomianselengkapnya

 Apa Kabar Rencana Penurunan Tarif PPh Badan?Apa Kabar Rencana Penurunan Tarif PPh Badan?Senin 28 Jan 2019 09:38Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Pelaku dunia usaha meminta pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Permintaan itu pun mulai ditanggapi dan kebijakannya tengah digodok.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanPemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanRabu 9 Jan 2019 10:04Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk menurunkan corporate tax atau tarif pajak penghasilan badan dari yang ditetapkan saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 PPh Badan akan Turun, Pengusaha SenangPPh Badan akan Turun, Pengusaha SenangRabu 11 Des 2019 09:47Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pemerintah bercana menurunkan tarif Pajak Penghasilan alias PPh Badan Perusahaan. Rencana tersebut disebut masuk dalam Omnibus Law yang tengah dirancang pemerintah beberapa waktu ke belakang.selengkapnya

 Menkeu SMI Pasang Badan ke Singapura Soal TAMenkeu SMI Pasang Badan ke Singapura Soal TASabtu 17 Sep 2016 10:19Administratordibaca 532 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan pasang badan ke pemerintah Singapura yang ingin menghalang-halangi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak.selengkapnya

 WP Badan Ini Wajib Sampaikan SPT Melalui E-FilingWP Badan Ini Wajib Sampaikan SPT Melalui E-FilingRabu 30 Jan 2019 10:49Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) melalui implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019.selengkapnya

 Ditjen Pajak: 806.000 WP badan belum sampaikan SPTDitjen Pajak: 806.000 WP badan belum sampaikan SPTRabu 2 Mei 2018 16:15Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk wajib pajak (WP) badan yang masuk sampai 30 April 2018 sebanyak 664.000 SPT atau naik 11,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 597.000.selengkapnya

 DJP Jateng I Genjot Wajib Pajak BadanDJP Jateng I Genjot Wajib Pajak BadanSenin 16 Apr 2018 10:07Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I saat ini tengah menggenjot pendapatan dari Wajib Pajak (WP) khususnya badan usaha. Pasalnya baru sekitar 18% atau Rp5,9 triliun dari target yang dibebankan yakni Rp32,3 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya

 Organda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanOrganda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanRabu 31 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 776 kaliSemua Kategori

Organisasi Angkutan Darat menyatakan pemerintah juga perlu mengatur pajak PPh Badan bagi angkutan sewa khusus dalam hal ini adalah taksi online.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Digugat, Apindo Siap Pasang BadanUU Tax Amnesty Digugat, Apindo Siap Pasang BadanSelasa 12 Jul 2016 20:31Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Adanya gugatan judicial review terhadap UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, tak membuat pengusaha balik badan. Program ini tetap diminati.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :