Ini Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanIni Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanKamis 1 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyebutkan bahwa aturan IMEI memiliki tujuan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang black market (BM).selengkapnya

 Pengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanPengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanKamis 9 Jun 2016 12:37Administratordibaca 1230 kaliSemua Kategori

Pengusaha saat ini takut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberlakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan tersebut melarang pengalihan keuntungan perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain, memakai tarif pajak rendah.selengkapnya

 PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlinePPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya

 PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlinePPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 16:09Ridha Anantidibaca 664 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online. Hal ini penting untuk menciptakan equal playing field atau penyetaraan perlakuan antara UMKM konvensional dengan UMKM online.selengkapnya

 Pemangkasan pajak final UMKM segera diberlakukanPemangkasan pajak final UMKM segera diberlakukanSenin 4 Jun 2018 11:38Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar pertahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 persen atas omzet segera diberlakukan.selengkapnya

 Presiden Ingin Pengampunan Pajak Diberlakukan SecepatnyaPresiden Ingin Pengampunan Pajak Diberlakukan SecepatnyaKamis 30 Jun 2016 15:38Administratordibaca 957 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo ingin program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat diberlakukan secepatnya atau sesuai jadwal yakni pada 1 Juli 2016. Ini supaya program pengampunan pajak benar-benar berjalan secara efektif.selengkapnya

 Pungutan Cukai Vape Mulai Diberlakukan Oktober 2018Pungutan Cukai Vape Mulai Diberlakukan Oktober 2018Rabu 4 Jul 2018 13:51Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya melonggarkan waktu pemungutan cukai terhadap likuid rokok elektrik ( vape) sebesar 57 persen.selengkapnya

 BPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatBPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatSenin 13 Nov 2017 15:25Ajeng Widyadibaca 399 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta akan meningkat dengan adanya sistem digitalisasi penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atau BPKB online.selengkapnya

 Kemkop UKM:  Pemangkasan pajak final UKM dan koperasi segera diberlakukanKemkop UKM: Pemangkasan pajak final UKM dan koperasi segera diberlakukanSelasa 5 Jun 2018 13:53Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 % atas omzet segera diberlakukan.selengkapnya

 Pajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaPajak `E-Commerce` Diberlakukan 1 April 2019, Begini AturannyaRabu 16 Jan 2019 11:20Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber.selengkapnya

 Sebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarSebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarKamis 29 Nov 2018 13:43Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor senilai Rp14,54 miliar selama sebulan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.selengkapnya

 Ditjen Pajak Diminta Intip Kartu Kredit Usai Tax Amnesty DiberlakukanDitjen Pajak Diminta Intip Kartu Kredit Usai Tax Amnesty DiberlakukanRabu 1 Jun 2016 21:44Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyetujui langkah pemerintah yang akan melakukan 'intip-intip' data transaksi nasabah dalam kartu kredit. Namun, mesti dilakukan secara bertahap dan bukan dalam waktu dekat ini. "Per 2017 keterbukaan informasi secara internasional kan bisa dihindari, tetapi harus ada step by step. Kalau menurut saya sebagai Kadin tentu kami mengusulkan pemberlakuannya menungguselengkapnya

 Andai pajak 0% diberlakukan, harga Honda Jazz baru setara dengan mobil murahAndai pajak 0% diberlakukan, harga Honda Jazz baru setara dengan mobil murahSenin 28 Sep 2020 13:39Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan beberapa cara agar pasar otomotif bisa terstimulus. Salah satunya dengan memberikan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0%. Rencana ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dan saat ini sudah dalam pembahasan.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanDirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanRabu 4 Apr 2018 13:11Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan percepatan restitusi pajak melalui ketentuan yang baru diluncurkan.selengkapnya

 Saat yang tepat pemerintah atur tarif PPNSaat yang tepat pemerintah atur tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Ini yang Dilakukan Pemerintah Untuk Kerek `Tax Ratio`Ini yang Dilakukan Pemerintah Untuk Kerek `Tax Ratio`Rabu 18 Jul 2018 10:14Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan tanggapan atas pendapat mengenai perpajakan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR atas laporan kinerja APBN 2017 dan berkomitmen terus meningkatkan rasio pajak (tax ratio).selengkapnya

 Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahSenin 27 Jun 2016 14:18Administratordibaca 1325 kaliSemua Kategori

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

 Meminimalisir Sengketa Pajak, Ini Yang Dilakukan PemerintahMeminimalisir Sengketa Pajak, Ini Yang Dilakukan PemerintahKamis 28 Feb 2019 11:45Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Upaya meminimalkan sengketa pajak dengan perusahaan yang memiliki transaksi terafilisasi terus dilakukan.selengkapnya

 Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?Tax Amnesty, Berapa Dana Sosialisasi yang Dikucurkan Pemerintah?Rabu 12 Okt 2016 10:00Admindibaca 703 kaliSemua Kategori

Sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty telah dilakukan pemerintah pada berbagai daerah. Tak hanya pengusaha besar, pelaku usaha UMKM pun turut menjadi sasaran sosialisasi tax amnesty oleh pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalPemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalKamis 28 Jul 2016 10:55Administratordibaca 1226 kaliSemua Kategori

Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah membuat distorsi sendiri atas kebijakan fiskal yang dibuat dalam dua tahun belakangan. Kebijakan fiskal pengampunan pajak yang tengah berjalan harus ditangani dengan tepat jika diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :